Jubir Jokowi: Seluruh Warga Boleh Mengritik Penguasa

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakan mereka.

Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis. Setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan.

• Februari 2021, Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Panen Padi di Lokasi Food Etate Kalteng

• Vaksin Sinovac yang Disuntikkan ke Presiden Jokowi Disebut Gagal, Ketua Satgas IDI Beri Penjelasan

• Presiden Jokowi Perintahkan Panglima dan Kapolri Kirim Bantuan ke Kalimantan Selatan

• Inilah Alasan Utama Sandiaga Uno Menerima saat Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menparekraf

Hak-hak politik warga negara pun telah diatur dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

"Siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan, dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan," ujar Fadjroel.

Namun demikian, Fadjroel mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pandangan harus patuh pada Pasal 28J UUD 1945.

Pasal itu mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, maka masyarakat harus patuh pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).