Breaking News:

Berita Nasional

Pemprov DKI Ikut Pusat Gunakan Istilah PPKM Berbasis Mikro

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dan mengikuti pemerintah menggunakan istilah

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Pekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dan mengikuti pemerintah menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Senin (8/2/2021) kemarin.

"Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021," tulis diktum kesatu Kepgub 107 tahun 2021 tersebut.

Pemerintah Berlakukan PNS dan Pegawai BUMN Dilarang ke Luar Kota Selama Long Weekend

Dalam diktum kedua dijelaskan PPKM berbasis mikro berlaku dan beriringan dengan beberapa perubahan penting terhadap ketentuan pengendalian penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Aturan-aturan pengendalian masih merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.

"Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019," tulis Kepgub tersebut.

Sebelumnya, Anies juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB sesuai dengan PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah pusat.

"Saat ini kami masih terus menjalankan kebijakan PSBB seperti arahan PPKM pemerintah pusat yang akan kembali diperpanjang," kata Anies Jumat (5/2/2021).

Anies mengatakan, dalam masa PSBB yang diperpanjang, kegiatan dan segala protokol kesehatan tetap berlaku dan harus dijalankan secara kolektif.

Halaman
12
Editor: edi_nugroho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved