Breaking News:

Berita Tabalong

Satreskrim Polres Tabalong Temukan Dugaan Penyimpanan Gas 3 Kilogram Tanpa Izin Usaha

Temuan dugaan penimbunan LPG 3 kilogram dari oknum pedagang di luar pangkalan di wilayah Desa Nawin, kecamatan Haruai, Tabalong, kini berlanjut ke pro

Penulis: Dony Usman | Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/donyusman
Temuan dugaan penimbunan LPG 3 kilogram dari oknum pedagang di luar pangkalan di wilayah Desa Nawin, kecamatan Haruai, Tabalong, kini berlanjut ke proses hukum. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, TANJUNG- Temuan dugaan penimbunan LPG 3 kilogram dari oknum pedagang di luar pangkalan di wilayah Desa Nawin, kecamatan Haruai, Tabalong, kini berlanjut ke proses hukum.

Dugaan sementara megiatan penyimpanan gas LPG 3 Kg tersebut tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

Dimana ditemukan ada 115 tabung liquefied petroleum gas LPG 3 Kg warna hijau yang tidak terisi dan 5 tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang terisi.

Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori melalui Kasubaghumas AKP Otto, yang dikonfirmasi, Jumat (29/1/2021)
membenarkan Satreskrim Polres Tabalong bersama Polsek Haruai berhasil melakukan upaya penindakan terhadap sebuah toko di Desa Nawin, Haruai, yang diduga melakukan kegiatan penyimpanan gas LPG 3 Kg tanpa izin usaha dan izin usaha niaga.

Jadi Istri Sutradara Kondang, Zaskia Adya Mecca: Bisa Jadi Ini Bentuk Ujian yang Menyamar

"Petugas menemukan gas LPG 3 Kg sejumlah 115 buah tabung kosong dan 5 tabung berisi yang disimpan di dalam toko oleh pemiliknya," kata kasubaghumas.

Saat ini pemilik toko yang melakukan kegiatan penyimpanan gas LPG 3 Kg di Desa Nawin tersebut sudah dibawa Ke Polsek Haruai Polres Tabalong guna proses pemeriksaan intensif oleh petugas.

Apabila pemilik toko ini terbukti melakukan kegiatan yang diduga menimbun gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UURI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Yaitu, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. (Tribunkalteng.com/donyusman)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved