Pinjam Pakai Aset Pemprov Kalsel Berakhir, PUPR Bangun Gedung Perkantoran Rp 16 Miliar

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARBARU- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru berencana membangun sendiri gedung perkantoran mereka setelah beberapa tahun terakhir selalu pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi.

Anggaran sebesar Rp 16 miliar yang diambil dari APBD Banjarbaru bakal disiapkan untuk pembangunan gedung baru ini di kawasan jalan Trikora Perkantoran Provinsi Kalsel.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, Abdussamad mengatakan gedung baru ini akan memakai lahan seluas satu hektar.

Namun pembangunan gedung perkantoran PUPR Banjarbaru hanya akan menggunakan lahan 1.800 meter persegi saja.

Abdussamad mengaku sebenarnya sejak 2008 lalu kantor PUPR Banjarbaru meminjam pakai gedung milik Pemprov Kalsel di dekat kawasan Lapangan Murjani.

Sebenarnya tambah dia pada 2020 lalu perjanjian pinjam pakai sudah habis namun pihaknya memperpanjang pinjam pakai lagi satu tahun.

Di gedung PUPR Banjarbaru yang baru ini tambah dia selain sebagai perkantoran juga ada laboratorium kontruksi yang hingga saat ini PUPR Banjarbaru belum memilikinya.

"Nanti juga ada tempat workshop. Memang di kantor lama juga ada tapi mungkin akan lebih bagus lagi," papar dia.

Abdussamad menjelaskan kemungkinan besar akhir 2021 nanti gedung baru PUPR Banjarbaru ini akan rampung sehingga nanti bisa langsung digunakan.

Baca juga: Diterjang Banjir, Sistem Kelistrikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalsel Pulih 100 Persen

Selain gedung PUPR Banjarbaru, Bidang Cipta Karya juga banyak mengalokasikan anggaran untuk program proyek penundaan tahun lalu.

Seperti drainase yang dianggarkan sebesar Rp 14 miliar tersebar di seluruh kota Banjarbaru. Cipta karya.

Lalu ada perbaikan dan penambahan Jalan lingkungan sebesar Rp 30 miliar tersebar di lima kecamatan. Lalu lrigram air minum sebesar Rp 3,6 miliar.

"Air minum ini untuk pembangunan distribusi penyanbungan pipa ke perumahan," tambah dia.

Ada juga kegiatan penanganan air limbah RP 3,8 miliar yang kebanyakan dikawasan Cempaka, Bangkal, Landasan Ulin selatan dan Sungai Tiung.

"Ini berupa saptitenk atau anti septik yang memenuhi standar. Bjasanya di kawasan perumahan banyak anti septik yang tidak stadar," pungkas dia. (Tribunkalteng.com/Khairil rahim).