Breaking News:

Berita Palangkaraya

Bupati dan Wali Kota se-Kalteng Diminta Pantai Ancaman Potensi Banjir di Wilayahnya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai waspada terhadap bencana banjir setelah melihat kondisi banjir cukup parah yang terjadi di Kalimantan Sel

Tribunkalteng / faturahman
Polda Kalteng telah mempersiapkan sarana dan prasarana dini juga personil untuk mengantisipasi ancaman banjir, menyusul banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai waspada terhadap bencana banjir setelah melihat kondisi banjir cukup parah yang terjadi di Kalimantan Selatan sehingga, bupati dan Wali Kota diminta memantau kondisi wilayahnya masing-masing dan melakukan tindakan penanggulangan jika terjadi banjir.

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) termasuk dalam provinsi yang curah hujannya cukup tinggi dan rawan terjadi banjir sehingga masuk dalam kawasan siaga banjir, sebab itu semua kepala daerah bupati dan wali kota wajib memantau kondisi wilayahnya hingga ke tingkat RT.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah , Jumat (15/1/2021) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman atau bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor tahun 2021.Rapat dilaksanakan secara virtual menggunakan Zoom Meeting, dihadiri BPBD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng H.Darliansjah dalam menyampaikan, dalam tahun 2020 lalu, pihaknya telah melaksanakan rangkaian rapat koordinasi untuk kesiapan menghadapi ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca juga: Tiga Peserta Didik MAN Kapuas Kalteng Raih Juara di Lomba HAB

Bahkan dia mengatakan, Deputi Bidang Pencegahan BNPB melalui surat Nomor B.194/BNPB/D II/PK.03.02/12/2020, tanggal 8 Desember 2020 dalam Peringatan Dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tersebut.

"Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi," ujarnya.

Plt Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 360/186/BPBPK tanggal 13 November 2020 tentang kewaspadaan terhadap Ancaman Banjir Tahun 2020/2021, meminta kepada Bupati dan Walikota sw Kalteng untuk meningkatkan upaya-upaya, pemantauan dan penyebaran informasi potensi kejadian banjir.

Sesuai dengan informasi dari BMKG sampai ke masyarakat hingga pada tingkat RT dan RW sehingga antisipasi terhadap kejadian banjir dapat dilakukan oleh masyarakat di tingkat RT dan RW.

"Kewaspadaan dini, mengantisipasi gangguan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas hingga pustu di wilayah terdampak banjir b SDM maupun obat-obatan.," ujarnya.

Juga, peningkatan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten dan kota dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, antara lain dengan TNI, Polri, SAR, ORARI, Lembaga Usaha, dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Pembentukan pos siaga banjir dengan petugas dari BPBD dan Dinas Kesehatan sehingga pemantauan dan penanganan terhadap potensi dan kejadian banjir bisa segera ditangani.

"Jika perlu, segera menetapkan status keadaan darurat bencana banjir dan mengaktivasi pos komando penanganan darurat bencana banjir untuk keterpaduan dalam penanganan keadaan darurat bencana banjir," ujarnya. (Tribunkalteng / faturahman).

Penulis: Fathurahman
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved