Breaking News:

Berita Palangkaraya

Vaksin Sinovac Mulai Didistribusikan ke Kabupaten dan Kota se Kalteng, ini Rinciannya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai membagikan Vaksin Covid-19 Sinovac asal Cina yang saat ini masih berada di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan

polda kalteng
Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedy Prasetyo saat memantau Gudang Farmasi Dinkes Kalteng 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (8/1/2021) mulai membagikan Vaksin Covid-19 Sinovac asal Cina yang saat ini masih berada di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

Pendistribusian dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 14.680 dosis vaksin covid-19 yang ada tersebut merupakan gelombang pertama diperuntukkan untuk seluruh tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan Swasta di Kalteng.

Pembagian vaksin untuk kabupaten dan kota sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kalteng dengan perincian untuk 13 kabupaten dan kota se Kalteng yakni, Palangkaraya 2.290, Kapuas 1.687, Kotim 1.543, Kobar 1.280, Barsel 910, Barut 1.016, Sukamara 480, Lamandau 607, Seruyan 988, Katingan 799, Pulangpisau 682, Gunungmas 682, Barito Timur 776, dan Murungraya 940.

Baca juga: Pemko Palangkaraya Akan Berikan Bantuan 26 KK Korban Kebakaran Jalan Suka Damai

Baca juga:  Penambahan Positif Covid-19  Capai Rekor, 121 Kasus Baru di Balikpapan

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, pengiriman vaksin melalui jalur darat dan udara menyesuaikan dengan lokasi pusat pelayanan kesehatan yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota.

"Untuk kabupaten yang jauh pakai helikopter," ujarnya.

Dalam kegiatan talkshow yang digelar Diskominfo Kalteng, secara virtual Suyuti mengatakan, tahapan-tahapan pendistribusian vaksin menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin.

Tahap pertama untuk tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling rentan.
Untuk tahapan berikutnya diperuntukan untuk anggota TNI, Polri dan ASN yang memberikan pelayanan publik.

Dia mengatakan, vaksin normalnya membutuhkan beberapa waktu dan beberapa tahun penelitian.

Dalam situasi pandemi, ada prosedur yang dikeluarkan oleh WHO yang disebut dengan otorisasi penggunaan darurat.

"Otorisasi itu diberikan oleh masing-masing Instansi, Lembaga yang bertanggung jawab untuk pemberian izin edar atau izin penggunaan di masing-masing Negara. Di Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah BPOM yang berada di Pusat," ujarnya.

tribunkalteng.com/faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved