Breaking News:

Berita HSS

Pemkab HSS Stop Belajar Tatap Muka, Siswa Kembali Sekolah Daring

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akhirnya menyetop belajar tatap muka, yang diselenggarakan sejak 4 Januari 2021.

Foto Diskominfo HSS
Rapat menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan dipimpin Bupati HSS H Achmad Fikry bersama Satgas Covid-19, Jumat (8/1/2021). Pemkab HSS akhirnya menyetop kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan selama hari, dan sekolah kembali menyelenggarakan belajar secara daring. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akhirnya menyetop belajar tatap muka, yang diselenggarakan sejak 4 Januari 2021.

Mulai Senin 11 Januari 2021 siswa kembali belajar secara daring. Keputusan tersebut setelah Bupati HSS H Achmad Fikry, Wakil Bupati SYamsuri Arsyad, Sekda HM Noor, Kapolres, Perwakilan Kodim 1003 Kandangan menggelar Rapar bersama Tim Satgas, Jumat (8/1/2021).

Rapat tertutup di Aula Rakat itu juga dihadiri para kepala SKPD serta undangan lainnya. Bupati HSS usai memimpin rapat menjelaskan, rapat tersebut menindaklanjui instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan.

Baca juga: Pengelola Hotel Belum Naikkan Tarif Harga Menyesuaikan Kondisi Ekonomi Masyarakat

“Kesimpulannya sekolah tatap muka distop, dan kembali belajar secara daring, mulai Senin 11 Januari,”katanya.

Dijelaskan Bupati, kewenangan untuk memberikan izin buka sekolah kini diambil alih oleh Satgas Pusat.

Pihaknya pun telah membuat surat dadaran bersama yaitu Bupati, Kapolres, dan Dandim untuk mengatur pembatasan kegiatan di masyarakat. Kegiatan bersifat berkerumun diatur sedemikian rupa.

“Termasuk jam operasional warung, rumah makan, cafe, dan lain-lain itu berlaku hanya sampai pukul 22.00 wita,"jelasnya.

Bupati pun menyatakan, terus melaksanakan operasi yustisi untuk menyadarkan masyarakat, pentingnya menaati protokol kesehatan.

“Melalui kesempatan ini kami kembali memohon kepada masyarakat lebih maksimal mematuhi 4M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,”katanya.

Masyarakat yang ingin melaksanakan hajatan yang tidak bisa dibatalkan, kata Fikry tetap harus seizin satgas desa, kelurahan, dan kecamatan.

Mereka harus mematuhi beberapa persyarat yang ditentukan. Jika di lapangan terjadi pelanggaran, Satgas TNI Polri dan Satpol PP akan melakukan pembinaan dan tindakan.

“Jadi kami sarankan jika menikah di Kantor Urusan Agama saja," pungkasnya. (Tribunkalteng.com/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved