Berita Banjarbaru

Tiga Kabupaten di Kalsel Bakal Segera Miliki SMK Khusus

Tiga Kabupaten di Kalsel diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengadaan tiga bangunan SMK baru.

Penulis: Milna Sari | Editor: edi_nugroho
Banjarmasin.tribunnews.com
Kadisdik Kalsel, HM Yusuf Effendi 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARBARU - Tiga Kabupaten di Kalsel diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengadaan tiga bangunan SMK baru.

Tiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Tanahlaut (Tala) yang diusulkan dibangun dengan dana yang bersumber melalui APBN Kemendikbud RI.

Kadisdik dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, HM.Yusuf Efendy  melalui Kepala Bidang Pembina SMK Disdikbud Kalsel, Syamsuri Jumat (1/1/2021) mengatakan, tiga Kabupaten yang diusulkan akan mendapatkan sarana fasilitas pendidikan untuk tingkat keahlian seperti SMK itu, tinggal menunggu hasil proses dan langkah selanjutnya.

Baca juga: Tapin Kalsel Putuskan Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Menarik SMK yang akan diusulkan bakal mendapat keahlian khusus. Pemerintah Kabupaten Tapin misalnya menghendaki adanya jurusan kesehatan di SMK yang diusulkan. Sedangkan Hulu Sungai Utara (HSU) berharap sektor pertanian dapat menjadi salah satu daftar kejuruan bagi anak-anak mereka yang bermukim di wilayah tersebut.

"Tapin, mengajukan adanya Kesehatan dan HSU lebih ke pertanian, kalau Tanahlaut belum. Usulan tersebut dihendaki oleh pemda setempat, kita tampung dan diusulkan dan diproses nantinya untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Sementara untuk lahan pembangunan gedung sekolah, terang Syamsuri ketiga Kabupaten yang kini menginginkan adanya sekolah tingkat kejuruan tersebut setidaknya telah menyelesaikan beberapa proses. Salah satunya telah berhasil mendapatkan pelimpahan (hibah) lahan untuk bangunan.

"Alhamdulillah, kalau untuk lahan tidak ada masalah karena ketiga Kabupaten baik masyarakat ataupun Pemda setempat telah melimpahkan (hibah) sepenuhnya untuk dibangunkannya SMK di daerah itu," bebernya.

Sementara untuk realisasi fisik, Syamsuri mengungkapkan masih harus diproses di 2021 mendatang. Meski harus menggunakan alokasi APBN Kemendikbud RI, khusus implementasinya terlebih dahulu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan akan menyelesaikan administrasi pemberkasan lahan, sehingga saat eksekusinya dapat berjalan lancar tanpa kendala.

"Untuk realisasinya pemberkasan lahan harus selesai dulu. Baru nanti bisa melaksanakan pembangunan SMK di tiga wilayah tersebut, meskipun telah berhasil dihibahkan oleh masyarakat di HSU dan Pemda Tapin serta Tala. Oleh sebab itu, beberapa sisa lainnya juga harus dituntaskan terlebih dahulu," pungkasnya.
(Tribunkalteng.com/Milna sari).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved