Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Pleno Penetapan Hasil Pilgub Kalsel Kembali Diskors, Begini Pandangan Saksi Paslon BirinMu

Tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilgub Kalsel Tahun 2020 yang memasuki hari kedua, Jumat (18/12/2020).

Tribunkalteng.com,/Achmad Maudhody
Saksi Paslon Paman BirinMu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilgub Kalsel Tahun 2020, Puar Junaidi 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilgub Kalsel Tahun 2020 yang memasuki hari kedua, Jumat (18/12/2020).

Namun proses rekapitulasi dan penetapan kembali ditunda karena Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Rekapitulasi dan Penetapan oleh KPU Kalsel kembali diskors.

Penyebabnya unggahan data rekapitulasi di sebagian kecamatan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar ke Sistem Rekapitulasi Secara Elektronik (SiRekap) KPU belum juga tuntas.

Baca juga: Tenaga Pendidik di Kabupaten Banjar Berduka, Seorang Kepsek SMP Meninggal Dunia Positif Covid- 19

Terkait penundaan ini, Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 Pilgub Kalsel, H Sahbirin Noor-H Muhidin (Paman BirinMu), H Puar Junaidi menilai penundaan hanya terkait penyelesaian unggahan data ke SiRekap KPU saja.

Sedangkan data rekapitulasi manual hasil Pilgub Kalsel dari KPU Kabupaten Banjar yang sudah dibacakan kata Puar sudah sesuai dengan data milik saksi Paslon Paman BirinMu.

"Sekarang kita menunda sampai jam 4 itu hanya menunggu daripada data itu bisa masuk ke Sirekap KPU jadi tidak ada lagi perubahan perubahan dari apa yg telah disampaikan Kabupaten banjar. Kalau dari hasil kami sendiri punya lembaga yang melakukan perhitungan dari suara dan perhitungan dari golkar tidak berbeda dari yang disampaikan oleh KPU," kata Puar.

Terkait pihak saksi Paslon Nomor Urut 2 H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) yang berencana tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pilgub tingkat KPU Provinsi Kalsel, Puar menyatakan hal tersebut tidak menjadi persoalan.

Tidak ditandaganganinya hasil rekapitulasi oleh salah satu saksi Paslon juga dinilai Puar bukan menjadi suatu kesalahan bagi penyelenggara dan tidak menghalangi penetapan keputusan hasil Pilgub Kalsel.

"Kalau persoalan tidak menandatangani itu bukan kesalahan dari penyelenggara. Karena UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan yang sama kepada semua Paslon untuk menempatkan saksi sejak di rekap di TPS sampai perhitungan hari ini. Kalau mereka tidak menandatangani ya silahkan, kan di sini ada Bawaslu dan pengawas yang mengawasi," kata Puar. (Tribunkalteng.co,/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved