Breaking News:

Berita Banjarmasin

Izin Sekolah Tatap Muka di Tangan Pemda, DPRD Kalsel Sarankan Dimulai 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Pusat

Editor: edi_nugroho
Foto Instagram @firman_yusi
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Firman Yusi 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pelaksanaan kembali belajar tatap muka kepada Pemerintah Daerah.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 04/KB/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Terkait hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Firman Yusi angkat bicara, Kamis (26/11/2020).

Firman meminta Pemerintah Daerah melakukan persiapan matang dan sosialisasi yang masif terkait kebijakan tersebut.

Baca juga: Peserta Didik MTsN 1 Kapuas Kalteng Raih Juara di Kompetisi Sains Madrasah Nasional

Pasalnya menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, dalam keputusan bersama tersebut, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka menepikan persoalan status zona risiko Covid-19 suatu daerah.

Artinya, Pemerintah Pusat saat ini lebih menekankan pada kesiapan sekolah dan persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dalam penyelenggaraannya yang tercantum dalam daftar periksa.

“Meski izin ada di tangan pemerintah daerah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Maka persiapannya harus matang, demikian pula dengan sosialisasi khususnya kepada siswa dan orang tua siswa, sehingga orang tua siswa yakin bahwa pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan memenuhi standar protokol pencegahan penularan covid-19,” terang Firman.

Ia juga menyoroti terkait beredarnya beberapa format surat pernyataan dari sekolah untuk para orang tua agar tak menuntut pihak sekolah jika ternyata terjadi penularan Covid-19 di sekolah.

Dari beberapa contoh format surat pernyataan yang didapatkannya, tidak ada penjelasan tentang bagaimana upaya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pihak sekolah.

Hal ini menurutnya justru menambah kekhawatiran dan keengganan sebagian orang tua untuk mengizinkan anaknya kembali belajar tatap muka di sekolah.

“Dengan surat macam itu, jika terjadi penularan, meskipun penyebabnya kelalaian penyelenggaraan protokol kesehatan oleh sekolah, orang tua tidak dapat menuntut sekolah. Maka perlindungan anak dalam hal ini sangat lemah,” tambahnya.

Karena itu, Firman menyarankan agar penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Kalsel sebaiknya ditunda hingga awal Tahun 2021 atau awal semester genap tahun ajaran/akademik 2020/2021.

Tentunya dengan mengikuti panduan dalam SKB Empat Menteri tersebut serta menekankan pada persiapan yang matang dan sosialisasi yang masif kepada siswa dan orang tua siswa. (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved