Berita Banjarmasin

Di Kalsel, Hanya 65 Perpustakaan Yang Sudah Terakreditasi

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), ternyata hanya ada 64 dari sekian banyak perpustakaan di Kalsel yang terakre

Penulis: Nurholis Huda | Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/nurholis huda
Bambang Supriyo Utomo, Asesor Lembaga Akreditasi Perpustakaan, yang juga menjadi narasumber dalam acara sosialisasi akreditasi perpustakaan kepada Perwakilan 13 Dispersip kabupaten/kota, perpustakaan umum 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM- Berdasarkan data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), ternyata hanya ada 64 dari sekian banyak perpustakaan di Kalsel yang terakreditasi.

Rinciannya, 38 perpustakaan sekolah, 10 perpustakaan perguruan tinggi, 9 perpustakaan umum, dan 7 perpustakaan khusus, untuk rentang tahun 2011–2020.

Padahal berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan harus memenuhi standar, seperti standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan.

Baca juga: SMA Frater Don Bosco Banjarmasin Jalankan Program Home Visit

Guna dapat memenuhi standar tersebut, perpustakaan harus melewati proses penliaian dari Badan Akreditasi Nasional.

Nah, karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), terus melakukan bermacam gebrakan untuk meningkatkan minat baca di Banua. Selain gencar menggelar kegiatan untuk mengenalkan perpustakaan dan mendekatkan buku hingga ke berbagai pelosok, Dispersip Kalsel juga berupaya mengoptimalkan peran perpustakaan yang ada di 13 kabupaten/kota, agar dapat memenuhi standar, sehingga bisa lebih menarik minat masyarakat untuk membaca.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Minggu (22/11/2020) menjelaskan dikarenakan itu sosialisasi akreditasi perpustakaan kepada Perwakilan 13 Dispersip kabupaten/kota, perpustakaan umum
perpustakaan sekolah menengah pertama dan atas, perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan desa.

Diakuinya, masih sedikitnya perpustakaan yang terakreditasi, secara umum dikarenakan minimnnya sumber daya manusia mumpuni, hingga aggaran dan prasarana yang terbatas.

“Pada era perpustakaan yang telah bertransformasi saat ini, pengelola perpustakaan harus orang yang kompeten di bidangnya. Ini harus menjadi perhatian bersama, baik gubernur dan bupati/wali kota, agar perpustakaan dapat terkelola dengan profesional, dan memenuhi standar yang dapat menarik minat baca masyarakat,” ungkap Bambang Supriyo Utomo, Asesor Lembaga Akreditasi Perpustakaan, yang juga menjadi narasumber dalam acara sosialisasi ini.

Sedikitnya ada enam komponen yang dinilai dalam akreditasi perpustakaan, di antaranya terkait pengembangan koleksi, sarana prasarana, layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggraan, dan kinerja perpustakaan.

“Hal tersebut yang harus dipahami, sehingga dapat melihat di mana kekurangan dan kelebihan perpustakaan yang dikelola saat ini, agar dapat disiapkan guna memenuhi standar akreditasi,” kata Pustakawan Madya, Budi Kusumawardani. (Tribunkalteng.com/nurholis huda).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved