Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Temui Pendemo, Ketua DPRD Kalsel Janji Pertemukan Perwakilan Buruh Dengan Anggota DPR RI

Kurang lebih seribu orang buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja dan Buruh Banua (PBB) membanjiri Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasi

Tribunkalteng.com/Achmad Maudhod
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK menemui massa aksi unjuk rasa Aliansi Pekerja Buruh Banua di Banjarmasin, Kalsel 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Kurang lebih seribu orang buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja dan Buruh Banua (PBB) membanjiri Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan, Kamis (22/10/2020).

Selain menuntut Presiden menerbitkan PERPPU untuk membatalkan UU Cipta Kerja atau mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU gemuk tersebut, mereka juga menuntut dipertemukan dengan Anggota DPR RI asal Kalsel.

Menggelar aksi sejak pukul 10.00 WITA, hingga lepas tengah hari keinginan mereka untuk bertemu Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalsel belum juga terpenuhi.

Meski demikian, mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Siswansyah.

Baca juga: Pastikan Kesiapan Penyelenggara Pemilu, Ketua DPRD Kalteng Kunjungi KPU Kapuas

Dihadapan para buruh dan pekerja, H Supian menyatakan pihaknya segera mengirimkan undangan untuk sebelas Anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk hadir dalam pertemuan bersama dengan perwakilan buruh dan pekerja Kalsel.

"Hari ini saya mengundang DPR RI yang ada di Kalsel sedang melaksanakan reses. Kita tunggu sampai hari selasa untuk bertemu dengan kawan-kawan buruh," kata H Supian.

Bahkan jika tidak ada Anggota DPR RI Dapil Kalsel yang bisa menemui perwakilan buruh selama masa resesnya, Ia berjanji kembali akan mengajak perwakilan buruh untuk menyambangi wakil rakyat Kalsel di Senayan.

Hal ini tertuang pula dalam Surat Pernyataan DPRD Provinsi Kalsel yang berisi 4 poin dan ditandatangani H Supian di hadapan massa aksi unjuk rasa.

Dimana dalam surat bernomor 162/1111/DPRD/2020 ini, DPRD Provinsi Kalsel menyatakan bersedia memfasilitasi Aliansi PBB sebanyak 30 orang untuk berdialog dan berdiskusi dengan seluruh anggota DPR RI dan seluruh anggota DPD RI yang bersal dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan,
yang saat ini sedang reses sebagaimana mestinya.

Kedua, DPRD Provinsi Kalsel mendukung sepenuhnya tuntutan Aliansi PBB kepada Presiden RI, untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan PERPPU dan atau mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Poin ketiga, yaitu sanggup memfasilitasi dan mendampingi Aliansi PBB untuk menyerahkan secara langsung kajian dan atau sandingan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada DPR RI di Jakarta.

Terakhir, DPRD Provinsi Kalsel juga mendukung sepenuhnya tuntutan Aliansi PBB agar DPR RI, DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus fokus pada pencegahan penularan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved