Breaking News:

Berita Palangkaraya

Plt Gubernur Kalteng Bentuk Tim Pembahasan UU Cipta Kerja Omnibus Law

Pemerintah Kalimantan Tengah, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimd Kalteng) akan membentuk tim kecil dalam rangka

Tribunkalteng.com/ faturahman
Plt Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Kalimantan Tengah, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimd Kalteng) akan membentuk tim kecil dalam rangka membahas UU Cipta Kerja Omnibus Law yang hingga saat ini masih jadi polemik di masyarakat.

Undang-undang Cipta Kerja tersebut hingga, saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan masyatakat Kalteng juga kalangan pejabatnya, serta organisasi kemasyarakatan, karena masih belum jelas isinya dan perubahan yang dilakukan dalam undang-undang tersebut.

Beberapa warga Kalteng, bahkan mengaku sama sekali tidak tahu undang-undang yang kontroversial tersebut sedangkan sebagian mahasiswa juga belum tahu banyak tentang undang-undang tersebut, karena belum membaca isi undang-undang tersebut.

Baca juga: Banyak Warga Belum Taat Protokol Kesehatan, Penyebaran Covid-19 di Palangkaraya Meningkat

"Saya tahunya dari rekan mahasiswa dan dari media, sehingga banyak yang menolak undang-undang itu, kalo isinya belum membaca sepenuhnya, tapi yang banyak ditentang masalah perburuhan dan lingkungan," ujar Abdul Wahid, salah satu mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Palangkaraya, Minggu (18/10/2020).

Sementara itu, Plt. Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya mengatakan Forkopimda Kalteng akan membentuk tim kecil terkait pembahasan UU Cipta Kerja yang sedang ramai di tolak tersebut. "Arahan kepada saya sebagai pribadi dan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat diharapkan bisa membaca, mempelajari, dan membuat tim kecil untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut," ujarnya.

Dikatakan dia, jika ada sesuatu yang dianggap kurang atau sesuatu yang tidak menguntungkan perdaerah, dipersilakan mengajukan untuk memberikan masukan, karena nanti Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak berdiri sendiri. "Pasti ada Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan untuk melaksanakan itu di lapangan," ujarnya.

Habib Ismail mengatakan, dia sebagai Plt Gubernur dan Forkopimda juga diminta untuk meluruskan isu-isu tentang UU Cipta Kerja yang saat ini simpang siur tersebut. "Nanti akan kita coba lakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat karena apa yang mereka tuntut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah terakomodir," katanya. (Tribunkalteng.com/ faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved