Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

DPRD Kalsel Tolak Organisasi Kemahasiswaan Pinjam Ruang Paripurna

DPRD Provinsi Kalsel menolak permohonan izin penggunaan fasilitas Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel yang diajukan oleh kelompok gabungan organisasi

Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel 

DPRD Kalsel Tolak Organisasi Kemahasiswaan Pinjam Ruang Paripurna

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - DPRD Provinsi Kalsel menolak permohonan izin penggunaan fasilitas Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel yang diajukan oleh kelompok gabungan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, Cipayung Plus Kalsel.

Hal ini dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Riduansyah saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (16/10/2020).

Menurut Rudiansyah, keputusan untuk tak mengakomodir permohonan Cipayung Plus tersebut diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel yaitu Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK.

Baca juga: VIDEO Menengok Pekerja Pembersih Rotan di Desa Telaga Biru Sampit Kabupaten Kotim

Dijelaskan Kabag TU yang akrab disapa Riduan ini, hal tersebut diputuskan mengingat situasi dan kondisi yang dinilai masih rawan dan belum sepenuhnya kondusif.

Dimana dalam dua minggu sebelumnya saja, Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel menjadi sasaran aksi unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Paling terkini, massa aksi yang merupakan kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel menggelar aksi dengan sasaran Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel pada Kamis (15/10/2020) dan bahkan massa bertahan hingga Jumat (16/10/2020l dini hari.

"Kami hubungi Ketua DPRD, arahan dari Ketua bahwa mengingat kantor ini termasuk objek vital dan niat mereka untuk meminjam ruang paripurna itu tidak disetujui," kata Riduan.

Apalagi kata Riduan, dalam surat permohonan yang diajukan oleh Cipayung Plus yang diterima Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel pada Senin (12/10/2020) tersebut, mereka menginginkan menggunakan Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian untuk menggelar audiensi dan dialog dengan Anggota DPR RI Dapil Kalsel.

Tentu hal ini kata Riduan tidak memungkinkan, pasalnya, Ruang Rapat Paripurna memiliki marwah dan kesakralan sebagai tempat digelarnya rapat paripurna sebagai rapat tertinggi untuk memgambil keputusan penting.

"Ya itu kan sakral, tempat digelar Paripurna mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut daerah dan nasib rakyat di situ diputuskan. Karena itu, kami menjaga sekali marwah dan kesakralan itu, jadi tidak boleh digunakan selain agenda penting anggota dewan," kata Riduan.

Meski demikian, Riduan menyatakan tentu Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel bisa saja akan mempertimbangkan kembali permohonan tersebut jika diajukan di waktu lain disaat kondisi sudah dinilai kondusif.

Namun tentunya menurut Riduan, jika diakomodir pun tentu bukan di Ruang Rapat Paripurna.

Sebelumnya, beberapa perwakilan Cipayung Plus menyampaikan surat permohonan untuk meminjam Ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel untuk menggelar audiensi dan dialog mengundang para Anggota DPR RI Dapil Kalsel membahas terkait UU Cipta Kerja. (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved