Breaking News:

Berita Tala

LSM Demo Kantor PUPR Tanahlaut Kalsel, Ini Tuntannya

Ketenangan suasana kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanahlaut (Tala),

Tribunkalteng,com/idda royani
Suasana aksi demo damai yang dilakukan akrivis LSM Tala yang menyoal tentang proyek fisik di kantor Dinas PUPRP Tala, Kamis (15/10) pagi menjelang siang. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PELAIHARI - Ketenangan suasana kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, mendadak berubah riuh.

Itu menyusul kedatangan aktis LSM Merah Putih M Hardiansyah bersama beberapa orang lainnya sekitar sepuluh orang. Belasan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Pelaihari Ipda May Felly Manurung pun juga berdatangan mengawal aksi demo damai tersebut.

Kedatangan mereka disambut Sekretaris Dinas PUPRP Tala Sahruddin. Tensi suasana sempat mulai meninggi ketika Hardiansyah bersuara bernada tinggi menolak tawaran pihak PUPRP menyampaikan aspirasi hanya di teras kantor.

Akhirnya, mereka dipersilakan masuk dan pertemuan dilangsungkan di ruang kerja Sahruddin. Kapolsek Ipda May Felly Manurung dan beberapa anggotanya turut memantau di ruangan.

Dalam aspirasinya, Hardiansyah menegaskan kedatangan pihaknya guna menagih janji Kadis PUPRP Tala H Agus Sektyaji yang pernah menyatakan akan memberi pekerjaan (proyek fisik).

Baca juga: Polres Batola Siagakan Pasukan di Dua Tempat, Antisipasi Pengawalan Demo di Banjarmasin

"Saat kami demo sekitar tiga bulan lalu, Kadis mengatakan akan memberi kami proyek. Tapi sampai sekarang tidak ada, ini yang sekarang kami tagih," tegas Hardiansyah.

Ia menegaskan pihaknya merasa berhak turut mendapat pekerjaan (proyek) karena pada pilkada 2018 lalu turut menjadi tim sukses dan berjuang habis-habisan. "Ini saudara kami sampai habis ratusan juta untuk berjuang, tapi setelah menang kami ditinggalkan," tandasnya.

Selama ini pihaknya tidak pernah meminta uang. Pihaknya hanya berharap pekerjaan. "Ini ada ratusan proyek PL (penunujukkan langsung), kemana hilangnya? Jangan dimonopoli orang itu-itu saja, harus adil dan merata. Ini yang kemarin tidak ikut berjuang malah dapat banyak proyek," sebut Hardiansyah.

Ia menyesalkan ketika beberapa waktu lalu menemui Kadis PUPRP Tala namun dinyatakan masalah proyek tergantung pada bos. "Bos siapa lagi? Masalah proyek fisik ini kan kewenangannya kadis PU. Lalu bos apa? Bos tahu, bos tempe, sebutkan," tandasnya.

Menyikapi aspirasi tersebut, Sekretaris Dinas PUPRP Tala Sahruddin mengatakan mengenai pelaksanaan pekerjaan ada mekanisme yang mengatur.

"Selama profesional, sesuai jalur, syarat-syarat administratif lengkap, tentu akan diakomodasi sesuai ketentuan," jelas Sahruddin.

Jika sekonyong-konyong 'ditodong' diminta memberikan proyek, Sahrudin mengatakan pihaknya sulit juga mengakomodasi karena semua mesti melalui tahapan prosedural. Mulai dari pengajuan usulan hingga penilaian kemampuan teknis maupun finansial perusahaan (kontraktor).

Ditegaskannya, tidak ada istilah bos dalam birokrasi pemerintahan termasuk di lingkup Dinas PUPRP Tala. "Yang ada atasan dan bawahan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri," jelas Sahruddin.

Meski begitu pihaknya tetap akan merespons aspirasi yang disampaikan aktivis LSM Merah Putih tersebut. "Ini berkas berisi daftar nama kontraktor yang diserahkan kepada kami akan kami sampaikan kepada atasan," tandasnya. (Tribunkalteng,com/idda royani)

Penulis: Idda Royani
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved