Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan Mahasiswa dan Buruh Kotim Unjukrasa Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

Ratusan mahasiswa dan buruh di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat menolak

Tribunkalteng.com / faturahman
Aksi unjukrasa mahasiswa dan buruh juga komponen masyarakat Kotim lainnya yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Ratusan mahasiswa dan buruh di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Senin (12/10/2020).

Gabungan mahasiswa dan buruh di Bumi Tambun Bungai ini melakukan aksi di Jalan Jenderal Soedirman Sampit sore yang dijaga ketat oleh aparat keamanan TNI dari Kompi 631Antang dan Polri dari Polres Kotim, sejak pagi.

Pengamanan dilakukan selain menurunkan ratusan personil dari Polri dibantu polisi, juga peralatan anti huru-hara juga dipersiapkan untuk menghalau jika ada aksi anarkistis dari demonstran.

Pagar kawat berduri dipasang di jalan bagian depan Gedung DPRD Kotawaringin Timur, sebagai upaya agar demonstran tidak bisa masuk ke dalam gedung sehingga hanya bisa melakukan aksi di depan gedung DPRD Kotim.

Baca juga: Cagub Sugianto Minta Timnya Solid Memenangkan Paslongub Kalteng Sugianto-Edy

Mahasiswa melakukan aksi dengan menggelar sejumlah poster yang isinya menolak UU Omnibus Law. Aksi berjalan dengan tertib karena ada perwakilan anggota DPRD yang menghampiri pendemo dan melakukan dialog.

Diantara tuntutan mahasiswa, antara lain, menyikapi polemik yang saat ini tengah beredar di publik, atas keputusan DPR RI pada Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Membuat mahasiswa, buruh dan sejumlah elemen yang menamakan dirinya Serikat Rakyat Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin 12 Oktober siang.

Tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut DPRD Kotawaringin Timur untuk mendesak presiden segera menerbitkan Perppu guna mencabut pengesahan RUU Cipta Kerja yang tidak pro rakyat.

2. Mendesak DPRD Kotawaringin Timur agar menyatakan sikap pertanggal pada hari ini untuk Menolak Omnibus Law serta siap memperjuangkan semua tuntutan masyarakat sampai dicabutnya Omnibus Law.

3. Menuntut pemerintah memaksimalkan sumber daya DPR RI dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis.

4. Menuntut pemerintah menghentikan PHK dan perampasan hak-hak buruh serta menjamin kesejahteraan buruh di masa pandemi Covid-19.

5. Menuntut pemerintah menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat serta mejalankan Reformasi Agraria Sejati.

6. Menuntut pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi aktivis serta pembungkaman demokrasi.

7. Menuntut pemerintah Daerah menghentikan segala bentuk pelanggaran kebebasan akademik seperti tindakan intervensi berlebih serta represif yang terjadi di berbagai
kampus di Kotawaringin Timur.

8. Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak mendasar masyarakat banyak seperti RUU PKS , RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga.

9. Menuntut pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan lahan plasma 20% untuk warga sekitar baik diluar maupun di dalam HGU.

10. Menuntut Pemerintah Daerah menyediakan Jaringan listrik dan internet di daerah utara dan selatan Kotawaringin Timur.

11. Menuntut pemerintah untuk pemerataan pipanisasi dalam kota yang belum merata. (Tribunkalteng.com / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved