Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Usai Dari Kantor Staf Presiden, Ketua DPRD Kalsel Dijadwalkan Kembali ke Banjarmasin

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin dan Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekret

Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody
Ratusan Aparat Kepolisian berjaga mengamankan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Kalsel 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin dan Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, M Jaini sudah berada di Kantor Staf Presiden RI, Jumat (9/10/2020).

Mereka membawa, menyerahkan dan menyampaikan penjelasan atas poin-poin kesepakatan dengan massa pengunjuk rasa dalam surat resmi dari DPRD Provinsi Kalsel.

Dimana intinya meminta Presiden RI mengeluarkan Perppu untuk menghentikan efektifnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal ini dilakukan sebagai upaya tindaklanjut atas tuntutan massa pengunjuk rasa yang turun ke jalan meminta DPRD Kalsel menyampaikan tuntutan mereka ke Presiden RI.

BEM Kalsel Tak Puas Upaya DPRD Kalsel, Komisi IV DPRD Kalsel Sebut Sudah Maksimal

Dimana mereka bertolak ke DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut pada Kamis (8/10/2020) segera setelah menandatangani kesepakatan dengan massa pengunjuk rasa.

Bahkan, keberangkatan mereka ke DKI Jakarta saat itu ditunggu dan diantar langsung oleh perwakilan pengunjuk rasa hingga ke area keberangkatan Bandara Syamsuddin Noor.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin menyatakan pihaknya sudah menempuh upaya maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD Provinsi Kalsel.

Karena sudah berupaya maksimal dan menempuh jalur yang sesuai peraturan, Luthfi menyatakan keputusan untuk mengeluarkan Perppu atau tidak terkait UU Cipta Kerja ada di tangan Presiden RI.

Ia bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel pun menurutnya kembali melanjutkan tugas kedewanan yang diembannya.

"Pak Ketua Dewan hari ini kembali ke Banjarmasin, saya mungkin akan melanjutkan tugas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel untuk bertolak ke Bandung, Jabar. Di sana kami juga akan berduskusi bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam hal penolakan UU Omnibus Law ini," kata Luthfi kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (10/10/2020).

Sebelumnya, kurang lebih sebanyak 1.300 orang didominasi mahasiswa dan dikoordinatori Korwil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Ahdiat Zairullah menggelar aksi unjuk rasa dengan sasaran Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (8/10/2020).

Mereka meminta DPRD Kalsel menyampaikan langsung tuntutan mereka di hadapan Presiden RI dan meminta Presiden mengeluarkan Perppu untuk menyetop UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI pada Senin (5/10/2020). (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved