Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

BEM Kalsel Tak Puas Upaya DPRD Kalsel, Komisi IV DPRD Kalsel Sebut Sudah Maksimal

Berbagai upaya dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel untuk menyampaikan tuntutan dan apsirasi massa pengunjuk rasa di Banjar

Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody/Apunk
Suasana saat digelarnya aksi unjuk rasa oleh massa yang mengatasnamakan diri sebagai Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel dengan sasaran Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel sempat berubah tegang, Kamis (8/10/2020). 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Berbagai upaya dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel untuk menyampaikan tuntutan dan apsirasi massa pengunjuk rasa di Banjarmasin, Kalsel terkait penolakan atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin dan Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi, M Jaini menyambangi Kantor Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden RI, Jumat (9/10/2020).

Mereka membawa dan menyerahkan surat resmi dari DPRD Provinsi Kalsel yang berisi poin-poin kesepakatan dengan massa pengunjuk rasa.

Dimana intinya yaitu meminta Presiden RI mengeluarkan Perppu untuk menghentikan efektifnya UU Cipta Kerja.

Semua Kapolsek di Tanahbumbu Kena Mutasi, Ini Sesuai Surat Telegram dari Polda Kalsel

Meski demikian, Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa yaitu Korwil Badam Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Ahdiat Zairullah menyatakan tidak puas dengan upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Kalsel.

Bahkan, Ahdiat menyatakan pihaknya menyusun rencana untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Banjarmasin.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Lutfhi Saifuddin menyatakan upaya yang dilakukan pihaknya sudah mencapai batas kewenangan DPRD Provinsi Kalsel.

Semua Kapolsek di Tanahbumbu Kena Mutasi, Ini Sesuai Surat Telegram dari Polda Kalsel

"Ketidakpuasan BEM Kalsel terhadap upaya maksimal yang sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan dan batas kewenangan kami, tentu terkembali pada hak adik-adik mahasiswa," kata Luthfi kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (10/10/2020).

Luthfi menilai secara substantif semua tuntutan dan aspirasi yang menjadi amanat DPRD Provinsi Kalsel sudah disampaikan sesuai jalur administrasi yang sah sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat mengingat dan memperhatikan cara penyampaian aspirasi yang sesuai dengan hukum bernegara.

"Kewajiban kita semua untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan hukum bernegara. Kita tidak ingin aksi yang melampaui batas sehingga berpotensi ditunggangi pihak-pihak yang menginginkan terjadi kerusuhan dimasyarakat. Kita harus jaga kondisi kondusif di Banua tercinta ini," paparnya.

Selain desakan secara demokratis, Ia juga menyatakan masih ada jalur yang disediakan oleh negara untuk melakukan upaya membatalkan atau merubah keputusan DPR RI atas pengesahan UU Cipta Kerja yaitu melalui jalur judicial review.

"Selain desakan secara demokratis tentu cara yang paling tepat sesuai dengan konstitusi kita adalah dengan cara judicial review," kata Luthfi. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved