Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Koordinator Pengunjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja di Kalsel Persiapkan Aksi Susulan

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin sudah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan

Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody
Ratusan Aparat Kepolisian berjaga mengamankan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Kalsel 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin sudah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan tuntutan massa pengunjuk rasa terkait penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Jumat (9/10/2020).

Dimana menurut Luthfi, pihaknya sudah berhasil menemui Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal (Purn) Moeldoko dan menyampaikan tuntutan massa yang meminta Presiden RI mengeluarkan Perppu untuk menghalau UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI.

"Kami sudah diterima tadi di ruangan Pak Moeldoko. Walaupun hanya sebentar, tapi Inshaallah ini sudah sampai hajat kami datang ke ibu kota ini menyampaikan aspirasi masyarakat Kalsel dan khususnya adik-adik BEM Se-Kalsel," kata Luthfi dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (9/10/2020).

Penjelasan Asus, Soal IMEI di HP ROG Phone 3 Versi Resmi di Indonesia Terblokir

Menurutnya, tak hanya pihaknya, upaya serupa juga dilakukan Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan yang di hari itu juga mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh seluruh Gubernur se-Indonesia.

Meski demikian, massa pengunjuk rasa yang dikoordinatori oleh Korwil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Ahdiat Zairullah tak lantas puas dengan langkah yang dilakukan oleh DPRD Kalsel ini.

Menurut Ahdiat, upaya yang dilakukan belum sesuai dengan poin-poin yang disepakati pada aksi unjuk rasa yang digelar pihaknya di kawasan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (8/10/2020).

Pasalnya kata Ahdiat, pihaknya menginginkan bahwa DPRD Kalsel bertemu langsung dengan Presiden RI dan mendokumentasikan argumen tuntutan massa secara langsung kepada Presiden.

Karena itu menurutnya, pihaknya berencana untuk kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.

"Ketika tuntutan tidak dikabulkan dan tidak seusai dengan poin yang disepakati, maka kami akan turun aksi lagi. Kemudian dengan dokumentasi yang tersebar itu belum cukup menunaikan tuntutan, karena tuntutan kami adalah mereka bertemu dengan presiden dan membuktikan dengan video perdebatan bahwa aspirasi kami benar-benar disampaikan secara tegas oleh DPRD ke Presiden," kata Ahdiat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (9/10/2020).

Pihaknya kata Ahdiat masih menyusun persiapan untuk aksi susulan dan belum menentukan kapan dan berapa banyak massa yang akan dikoordinir untuk aksi lanjutan tersebut.

"Masih kami susun," ungkapnya.

Sebelumnya, Ia bersama kurang lebih 1.300 orang didominasi kalangan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Selama kurang lebih 7 jam massa bertahan di ruas Jalan Lambung Mangkurat menuntut agar DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Presiden RI.

Massa baru mau membubarkan diri dan meninggalkan lokasi setelah memastikan bahwa ada perwakilan DPRD Provinsi Kalsel yang bertolak ke Jakarta untuk meneruskan tuntutan mereka ke Presiden RI sekitar pukul 16.30 WITA, Kamis (8/10/2020). (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved