Breaking News:

Berita HSS

Satpol PP HSS Kalsel Kesulitan Menindak Warung Jablai, Ini Alasannya

Dinas Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan kesulitan menindak warung malam, atau bisa disebut warung jablai.

Foto Satpol PP HSS
Petugas dari Satpol PP HSS mencatat identitas pelanggal Perbup Nomor 44/2020 tentang protokol Kesehatan,Senin (7/9/2020). Selain dicatat identitasnya, pelanggar tersebut memilih membayar denda administrative berupa uang tunai. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Dinas Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan kesulitan menindak warung malam, atau bisa disebut warung jablai.

Mereka tetap operasional sampai larut malam sekalipun di tengah pandemic covid-19. Tindakan yang dilakukan selama ini, hanya melakukan pendataan kepada penjaga warung malam, lalu dilepas lagi karena tidak ada dasar hukumnya terkait warktu berjualan.

Warung malam menghiasi malam di kawasan kecamatan Angkinang.

Mereka membuka warung teh dan kopi serta berjualan makanan hingga larut malam.

Bahkan sampai menjelang subuh. Menurut Kabid Ketertiban Umum, Dinas Satpol PP dan Damkar, Murhan, sebagian mereka adalah warga luar daerah.

KPU Kalsel Tegaskan Tak Persoalkan Hasil Swab Bakal Calon Kepala Daerah

Lakukan Pembinaan Guru dan TU di MTsN 2 Kapuas, Ini Pesan Pengawas Madrasah

Jakob Oetama Tutup Usia, Rusdi Effendy Kehilangan Sosok Sahabat

Bahkan ada pula yang mempekerjakan anak di bawah umur. Tdak ada dasar hukumnya terkait jam operasional warung membuat Satpol PP pun kesulitan menertibkannya .

“ Yang kami lakukan hanya pembinaan berupa imbauan agar penjaga warung berpakaian sopan saat melayani pengujung warungnya,”katanya pada pertemuan dalam rangka pengarahan Bupati HSS, terkait penegakkan Perbup HSS Nomor 44/2020 tentang penegakkan Protokol Kesehatan, Rabu (9/9/2020).

Pihaknya pun mengusulkan ada rumah singgah, agar penjaga warung yang terjaring razia bisa dibina di rumah singgah.

Diikutsertakan pada program pelatihan kerja, seperti usaha salon, menjahit, membuat kue dan usaha mandiri lainnya.

Bupati HSS H Achmad Fikry menyatakan memaklumi kesulitan yang dihadapi Satpol PP saat bertugas di lapangan.

Apalagi jika berurusan dengan mata pencaharia masyarakat. Meski demikian,mencari nafkah tetap harus menaati aturan.

Seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur, dan tidak melanggar norma kepantasan. Seperti terkait cara berpakaian dan waktu operasional tidak larut malam, meski tak ada aturan tertulisnya.

“Saya sepakat, soal rumah singgah dan pembinaan berupa pelatihan usaha mandiri bagi warga HSS. Bagi warga di luar HSS, diserahkan kepada daerah asalnya untuk dibina,”kata Fikry.

Mengenai rumah singgah, eks bangsal jiwa, atau eks bangunan RS H Hasan Basry yang saat ini digunakansebagai tempat karantina pasien covid, bisa dijadikan alternative sebagai tempatnya jika covid-19 sudah berakhir. (tribunkalteng.com/hanani)

Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved