Breaking News:

Berita Palangkayara

Konflik Agraria di Kalteng Jadi Perhatian Rizal Ramli dan Organisasi Peduli Lingkungan

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri Rizal Ramli (RR) di era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyoroti konflik ag

Foto istimewa
Rizal Ramli (RR) bicara soal konflik agraria yang terjadi di Indonesia termasuk Kalimantan Tengah dalam webinar 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri Rizal Ramli (RR) di era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyoroti konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Demikian juga dengan kasus yang saat ini viral terjadi di Kalimantan Tengah. Hal itu jadi perbincangan hangat melalui, Webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bertajuk “Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?”, akhir pekan tadi.

Dia mengatakan konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat.

Karena itu, Rizal Ramli, menegaskan bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor.

“Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar yang juga diikuti oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas Hartono , serta Kepala Desk Politik Walhi Indonesia Khalisah Khalid dan lembaga peduli lingkungan lainnnya.

RR bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat maka yang harus dibela adalah rakyat.

Diringkus Petugas Polda Kalsel, Pria Ini Kedapatan Simpan Puluhan Paket Sabu di Bawah Tempat Tidur

Pemeriksaan Bebas Narkoba Bakal Calon Bupati Kotim Dilakukan BNNP Kalteng

Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah. “Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela rakyat,” cerita RR.

Namun, mantan menteri koordinator kemaritiman dan investasi periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segala-galanya, sedangkan kepentingan rakyat dibelakangkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas Hartono, menungkapkan, dari 15 juta hektare lebih atau 80 persen lebih lahan di Kalteng telah dikuasai industri atau pemodal berskala besar.

Karena itu, kata dia, ketika masyarakat mempertahankan haknya, sanggahan pun terjadi dari pemerintah. “Ini menyebabkan mereka susah atau dihalang-halangi dalam proses bersuara terkait apa yang terjadi di wilayahnya,” kata Dimas dalam kesempatan itu.

Dimas mengatakan Walhi sudah menyuarakan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah maupun parlemen melakukan audit lingkungan. Namun, dia menyatakan keberanian pemerintah tidak ada.

“Karena hingga detik ini evaluasi perizinan, audit lingkungan, penegakan hukum yang tidak tajam di masyarakat tetapi di pemilik modal tidak pernah dilakukan. Padahal, peran itu ada di pemerintah dan legislatif,” katanya.

Dimas yakin banyak kepala daerah dan pemimpin memiliki hati untuk kepentingan masyarakat. Namun, ujar Dimas, karena sistem yang ada membuat hati mereka tertutup.

“Kami bersama komunitas dan masyarakat terus menyuarakan kondisi terjadi di wilayah masing-masing. Harapan kami pemerintah juga bergerak dan bertindak,” katanya. (tribunkalteng.com / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: edi_nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved