Breaking News:

Bisnis Techno

Disebut Mengancam Keamanan Nasional, TikTok Marah dan Siap Gugat Kabinet Trump ke Pengadilan

Peseteruan aplikasi TikTok dan Presiden Donald Trump semakin memanas saja, bahkan TikTok bakal menggugat Kabinet Trump ke Pengadilan

Editor: Didik Trio
cnet.com
Ilustrasi TikTok ByteDance 

Editor : Didik Trio Marsidi
TRIBUNKALTENG.COM, NEW YORK - Setelah dituduh mengancam keamanan nasional, aplikasi video TikTok pada Sabtu (22/8/2020) akan menggugat kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke pengadilan.

Di saat ketegangan meningkat antara AS dan China, Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Agustus yang memberi waktu 45 hari kepada warga "Negeri Paman Sam" untuk berhenti berbisnis dengan ByteDance, perusahaan induk TikTok di China.

Tenggat waktu itu juga merupakan batas akhir penjualan operasional TikTok di AS ke perusahaan di negara tersebut.

"Meskipun kami sangat tidak sependapat dengan keprihatinan pemerintah, selama hampir satu tahun kami berusaha terlibat dengan itikad baik untuk memberikan solusi yang konstruktif."

KABAR Terbaru Kesehatan Ustaz Yusuf Mansyur, Usai Operasi Ternyata Ada Penyumbatan di Leher

JADWAL Puasa Tasau dan Puasa Asyura Tahun 2020, Keutamaan, Niat dan Doa Muharram 2020

LINK Live Streaming Trans7 MotoGP Styria 2020, Espargaro Pole Position, Rossi Posisi?

"Yang kami temui adalah kurangnya proses hukum karena pemerintah tidak memperhatikan fakta dan mencoba memasukkan dirinya ke dalam negosiasi antara bisnis swasta," kata TikTok dalam pernyataan yang dikutip AFP Minggu (23/8/2020).

"Untuk memastikan bahwa aturan hukum tidak diabaikan dan perusahaan kami serta pengguna diperlakukan secara adil, kami tidak punya pilihan selain menentang Perintah Eksekutif melalui sistem peradilan."

TikTok menambahkan, mereka akan mengajukan gugatannya minggu depan.

Trump mengklaim TikTok dapat digunakan oleh China untuk melacak lokasi karyawan federal, membuat dokumen untuk memeras orang, dan melalukan spionase ke perusahaan.

ByteDance membantahnya dengan mengatakan tidak pernah memberikan data pengguna di AS ke pemerintah China, dan Beijing pun mengecam keras Trump yang dituding melakukan tindakan politis.

Kebijakan yang ditempuh AS ini dilakukan jelang pemilu 3 November mendatang , di mana Trump yang tertinggal di belakang Joe Biden dalam jajak pendapat, berkampanye secara lantang tentang pesan anti-Beijing.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved