Breaking News:

Wabah Corona di Kalteng

Pemprov Kalteng Akan Terapkan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Petugas akan menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar atau mengacuhkan ketentuan protokol kesehatan tersebut.

tribunkalteng.com/fathurahman
Mendagri, Tito Karnavian 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Protokol COVID-19 semakin tegas pemberlakuannya.

Petugas akan menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar atau mengacuhkan ketentuan protokol kesehatan tersebut.

Pantauan Rabu (12/8/2020), warga Kalimantan Tengah yang daerahnya masih masuk zona merah semakin kendor menerapkan protokol kesehatan seperti di Sampit dan Palangkaraya.

Marcella Zalianty Ungkap Alasan Rahasia Ananda Mikola Menikahinya, Beberkan Kisah Saat SMP

Rumah Baim Wong Didatangi Banyak Orang yang Minta Bantuan, Paula Verhoeven Sampai Syok

Ini diperkirakan akibat kurangnya sosialisasi dan belum adanya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kondisi tersebut, membuat terus terjadinya penambahan penyebaran covid-19 di Kalimantan Tengah.

Hingga Selasa (11/8/2020) jumlah terkonfirmasi positif covid-19 di Kalteng telah mencapai 2.066 orang, sehari belakangan meningkat mencapai 31 orang.

Belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat tersebut, karena belum sadarnya warga terkait penggunaan masker.

Begitu juga masih banyak kerumunan sosial mengakibatkan tingkat penularan terus terjadi.

Hal ini juga dibahas Mendagri Tito Karnavian saat melakukan rapat koordinasi secara virtual bersama Sekdaprov Kalteng, Fahrizal Fitri dan Ketua TP PKK Kalteng, Yulistra Ivo Sugianto Sabran.

Tito menilai perlunya sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah dan ada pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Presiden menghendaki kegiatan yang betul-betul all out dari pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah,sehingga harus bersinergis dalam penegakan aturan tersebut," ujar Tito.

Rakor membahas Sosialisasi dan Diseminasi Secara lebih masif Protokol Kesehatan Terkait COVID-19 serta Realisasi Anggaran Sekaligus Percepatan dan Dukungan Pemerintah Pusat dilakukan melalui video conference di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.

Pemberian sanksi terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan tersebut juga mulai ditindaklanjuti Pemko Palangkaraya dengan membuat peraturan Wali Kota.

Hingga saat ini masih terus memberikan sosialisasi terhadap warga dan pengusaha agar menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan covid-19.

tribunkalteng.com/ faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved