Pilkada 2020
Pilkada Saat Pandemi Tidak Untungkan Petahana, Begini Kata Ketua Komisi II DPR
Ketua Komdisi II DPR RI Doli Kurnia menyebut petahana tidak diuntungkan dalam pilkada saat pandemi Covid-19 karena menggunakan fasilitas negara.
lihat foto
Editor: Alpri Widianjono
TRIBUN KALTENG, COM, JAKARTA - Menggunakan bantuan sosial kepada masyarakat di saat pandemi Covid-19, menjadi isu dalam pilkada serentak tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam diskusi online tentang 'Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Peran Partai Politik dan Pilkada Serentak', Sabtu (27/6/2020).
"Ada yang menarik. Ada perubahan terhadap pandangan ini. Kalau 2-3 bulan yang lalu, banyak orang berpandangan bahwa kalau Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di masa pandemi maka yang diuntungkan adalah petahana," ujar
Menurutnya, tidak otomatis dalam pelaksanaan pilkada serentak yang diuntungkan adalah pihak petahana.
Isu tersebut muncul karena adanya beberapa kepala daerah yang mencoba melabelisasi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dengan nama mereka sendiri.
"Tetapi pada saat itu juga tidak ada yang tidak ketahuan. Semua ketahuan. Semua termonitor oleh Bawaslu. Dan masyarakat kita tidak bisa disebut masyarakat yang tidak melek politik. Masyarakat kita juga tahu modus itu. Jadi justru itu menjadi backfire terhadap calon petahana yang mencoba bermain-main dengan fasilitas negara atau pemerintah," tegasnya.
• Jelang Pilkada 2020, Bakal Paslon Gubernur Kalteng Bermunculan
• Mendagri Minta Pemda Transfer Anggaran ke Penyelenggara Pilkada 2020
• Cara Pasien Covid-19 Ikut Pemungutan Suara Pilkada 2020, Bagaimana yang ODP & PDP?
• Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Ini Usul Komisi II DPR RI
• Tahapan Pilkada Saat Pandemi Virus Corona Sedang Disiapkan KPU Kalteng, Ini Penjelasannya
• KPU Gandeng Rumah Sakit dan Gugus Tugas di Pilkada 2020, Tujuannya Ini
Politikus Golkar tersebut mengatakan pandangan itu saat ini justru berubah. Dengan banyak yang menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi justru tidak menguntungkan kubu petahana.
Bahkan, Doli menyinggung pernyataan kontroversial dari Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian. Dikatakan, kepala daerah yang tidak mampu menangani masalah Covid-19 di daerahnya, maka lebih baik tidak kembali mencalonkan diri dalam pilkada.
"Artinya saya hanya ingin menyampaikan dalam posisi pandemi, baik petahana maupun nonpetahana, posisinya equal. Kenapa equal? Karena tidak semua orang punya kemampuan leadership di masa krisis seperti ini. Ada pemimpin yang kuat dalam masa normal, tetapi belum tentu kuat di masa krisis atau sebaliknya seperti itu," imbuh Doli.
