Breaking News:

Berita Kotim

Harus Keluarkan Biaya Tambahan untuk Surat Bebas Covid-19, ini Keluhan Penumpang Kapal di Sampit

Sejumlah penumpang Kapal Kirana I tujuan Sampit- Surabaya, Sabtu (20/6/2020) mengeluhkan tingginya harga pemeriksaan kesehatan bebas covid-19.

tribunkalteng.com/fathurahman
Kapal Kirana I, Sabtu (20/6/2020) bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemerintah memperketat penggunaan moda transportasi udara dan laut untuk angkutan penumpang.

Di masa pandemi ini calon penumpang wajib menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun rapid test.

Kebijakan ini, banyak dikeluhkan warga karena berdampak tingginya biaya yang dikeluarkan.

Sejumlah penumpang Kapal Kirana I tujuan Sampit- Surabaya, Sabtu (20/6/2020) mengeluhkan tingginya harga pemeriksaan kesehatan bebas covid-19.

Serunya Liburan Aurel Hermansyah Bareng Atta Halilintar di Villa, Mpok Nur Malah Ngidam Makanan Ini

Dua Mobil Mewah Verrell Bramasta Jadi Properti Syuting, Totalitas Perankan Pangeran

Juru Bicara Pemerintah: 70 Persen Pasien Covid-19 Minim Keluhan, Tak Menyadari Sakit Covid-19

"Saya ini pelajar yang sedang sekolah di Pamekasan, Jawa Timur, selama ini beli tiket kapal Rp 220 ribu saja, tapi saat ini harus mengeluarkan uang hingga Rp 800 ribu karena wajib pakai surat kesehatan bebas Covid-19," ujar Faturahman warga Jalan Sampurna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit.

Pelajar Sampit ini, mengaku kaget karena dia yang belum punya penghasilan pun dikenakan uang tambahan untuk membayar biaya pemeriksaan rapid test hingga Rp 450 ribu sekali tes dan hanya berlaku selama tiga hari.

"Ini sangat memberatkan saya sebagai pelajar, kan saya sekolah tapi juga dikenakan bayar, biaya rapid test mahal," ujarnya.

Pantauan keberangkatan Kapal Kirana I ke Surabaya, dari Pelabuhan Sampit, cukup banyak membawa penumpang.

Rata-rata penumpang mengeluhkan mahalnya biaya untuk pemeriksaan rapid test yang diwajibkan.

"Saya terpaksa pulang ke Jawa, karena keluarga sakit, meski mahal dan mencekik biayanya, apa boleh buat. Kami sudah susah mencari uang saat ini, ditambah berat dengan ketentuan baru ini, harusnya ketika pemerintah masih menetapkan bencana nasional, pemeriksaan covid juga jadi tanggungjawab pemerintah bukan warga," ujar Mudi, seorang pekerja perkebunan Kelapa Sawit di Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotim.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, akhirnya merespon keinginan para pelajar tersebut.

Melalui pengumuman Kominfo Kotim, pada Senin (22/6/2020) mendatang, para pelajar dan mahasiswa juga santri asal Kotim, diberikan pemeriksaan rapid test gratis.

tribunkalteng.com/faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved