Breaking News:

Berita Palangkaraya

Mau ke Palangkaraya, Sopir Mobil Angkutan Wajib Bawa Surat Sehat Covid-19

Mencegah penyebaran, pengendara dari daerah lain yang hendak ke di Kota Palangkaraya diwajibkan memilik surat tidak sakit Covid-19.

BANJARMASINPOST.CO.ID/FATURAHMAN
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan 

Editor:  Alpri Widianjono

TRIBUN KALTENG.COM, PALANGKARAYA -  Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerapkan Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis (PSKH) untuk tingkat kelurahan.

Itu sebagai pengganti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir Minggu (25/5/2020).

Meski begitu, pengawasan malah diperketat petugas yang tetap berjaga di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya.

Salah satu tugas pengetatan itu adalah petugas mewajibkan semua sopir angkutan barang dari luar Palangkaraya untuk membawa surat keterangan tidak sakit Covid-19 dari tempat asalnya.

Padahal, saat pelaksanaan PSBB, semua angkutan barang diperbolehkan lewat tanpa surat tersebut.

Ini Jumlah Pedagang Pasar Besar Palangkaraya yang Reaktif Saat Dirapid Test

Dilarang Mudik, Pemudik dari Palangkaraya Nekat Pilih Jalan ini

Wali Kota Palangkaraya Sembuh dari Covid-19, Langsung Buka Puasa Bersama Keluarga

Berjualan saat Jam Malam, Pedagang di Palangkaraya Ini Diminta Tutup

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, Selasa (26/5/2020), mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan toleransi kepada pengendara tanpa disertai surat keterangan sehat dari Covid-19. 

Dia menegaskan, aturan tersebut adalah wajib. "Bila pengendara dari luar Palangkaraya ingin masuk tetapi tidak disertai dengan surat bebas Covid-19, kami minta putar balik," ucapnya kepada Tribun Kalteng. 

Dia menegaskan, aturan tersebut yang membuat adalah pimpinan. Sedangkan pihaknya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sehingga yang saat ini mereka lakukan hanya menjalankan tugas sesuai aturan.

"Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya sudah banyak yang tertular Covid-19, itu juga bawaan dari luar Palangkaraya. Makanya kami tegas soal aturan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng," tukas dia.

Dia menegaskan, pihaknya bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dari pimpinan adalah merupakan perintah yang harus pihaknya lakukan di lapangan.

"Sekali lagi, kami ini hanya pelaksana di lapangan, yang membuat aturan adalah pimpinan," pungkasnya.

(Tribun Kalteng/Faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Alpri Widianjono
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved