Nasional

Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, DPR RI : Kok Tega-teganya

Setelah dibatalkan Mahkamah Agung (MA), iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Mandiri kembali dinaikkan Presiden Joko Widodo.

Editor: Rahmadhani
net
Logo BPJS KEsehatan 

EDITOR : Rahmadhani

TRIBUNNEWS.CO.ID - Setelah dibatalkan Mahkamah Agung (MA), iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Mandiri kembali dinaikkan Presiden Joko Widodo.

Padahal, pelaksanaan pembatalan kenaikan iuran baru dilaksanakan BPJS pada awal Mei 2020 ini.

Kenaikan kali ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 yang mengatur iuran BPJS Kesehatan tidak tepat.

Kemenag Kabupaten Kapuas Terima 40 Sertifikat Tanah Wakaf dari BPN

Apalagi kenaikan iuran tersebut dilakukan di saat beban masyarakat semakin berat di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini.

"Saat ini sedang krisis. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Kok tega-teganya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Obon melalui keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

"Kesehatan adalah hak rakyat. Seharusnya akses masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan dipermudah. Bukannya dipersulit dengan menaikkan iuran seperti ini. Masyarakat sedang susah," lanjutnya.

Apalagi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru beberapa bulan lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Obon berpendapat, seharusnya pemerintah mengeluarkan perpres baru yang membatalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bukan malah menaikkan.

"Kenaikan ini sekaligus mencerminkan jika pemerintah tidak menghormati keputusan pengadilan yang bersifat inkracht. Hal ini akan memberi contoh buruk. Bisa saja nantinya masyarakat tidak lagi menghargai putusan lembaga yudikatif yang seharusnya ditaati semua pihak, tanpa pandang bulu," ujarnya.

Sebagai informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Adapun rinciannya sebagai berikut.

- Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

- Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

- Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. (Kontan.co.id/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul DPR: Pemerintah kok tega menaikkan iuran BPJS Kesehatan?

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved