Breaking News:

Nasional

Dipimpin Langsung Puan Maharani, DPR RI Sahkan UU Mineral & Batubara

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut, diketahui delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya atas Revisi UU Minerba.

Editor: Rahmadhani
tribunkalteng.com/faturahman
Lalu lintas Kapal Pengangkut Batubara selama air pasang marak di DAS Barito, seperti yang tampak di Buntok, Kabupaten Barito Selatan ini. 

Menurut Arifin, dalam RUU Minerba ini juga telah diatur kebijakan yang tegas tentang pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Pengaturan dan kebijakan terkait ini konsisten dengan esensi kebijakan peningkatan nilai tambah dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan putusan MK No. 10/PUU-XII/2014 bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

"Serta konsisten dengan adanya kewajiban pemegang IUPK eksisting untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023," ungkapnya.

Arifin bilang, RUU Minerba juga memberikan perhatian terhadap upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Melalui RUU Minerba ini, imbuh Arifin, diharapkan dapat mengubah paradigma kegiatan usaha pertambangan minerba yang selama ini masih dianggap hanya berfokus pada penjualan raw material tanpa terlebih dahulu dilakukan peningkatan nilai tambah.

Juga bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pertambangan.

"Kami berharap RUU Minerba dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini dan juga tantangan di masa yang akan datang," kata Arifin.

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tok! DPR sahkan revisi UU Minerba

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved