Berita Kapuas

Tim JPN Cabjari Kapuas di Palingkau Pulihkan Aset Pemkab Kapuas yang Dikuasai Pihak Ketiga

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Cabjari Kapuas di Palingkau melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima barang milik aset Pemkab Kapuas

istimewa/Cabjari Palingkau
Tim JPN Cabjari Kapuas di Palingkau usai penandatanganan berita acara serah terima barang milik aset Pemkab Kapuas di Kantor Kecamatan Dadahup, Jumat (8/5/2020). 

Editor: Syaiful Akhyar

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Cabjari Kapuas di Palingkau melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima barang milik aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, Jumat (8/5/2020).

Penandatanganan dilakukan di Kantor Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Tim JPN Cabjari Kapuas di Palingkau, berhasil memulihkan aset Pemkab Kapuas, dalam hal ini atas nama Pemerintah Kecamatan Dadahup senilai Rp 27.900.000.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas, Komaidi SH melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kapuas di Palingkau, Amir Giri Muryawan SH membenarkan telah dilaksanakannya kegiatan JPN pada hari ini.

"Iya benar, tim JPN yang diketuai Kasubsi Intelijen dan Datun, Dhendy Restu Prayogo SH MH tadi di kantor Kecamatan Dadahup telah menandatangani berita acara serah terima barang milik aset pemerintah Kabupaten Kapuas," katanya.

Dimana aset tersebut berupa barang satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125/FL 125 SD Nomor Polisi KH 3094 BY dan satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125/FL 125 SD Nomor Polisi KH 3097 BY.

Brigjen Pol Dedi Prasetyo Gantikan Posisi Irjen Ilham Salahudin sebagai Kapolda Kalteng

Kaltengpedia - Profil PKBM Sumber Sejahtera Kapuas Murung

GTPP Covid-19 Palangkaraya Telah Dirikan Pos di Perbatasan

PSBB Disetujui Menkes, Wali Kota Palangkaraya Akan Keluarkan Peraturan

Dilanjutkan Mantan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pulang Pisau ini, sebelumnya, Rabu (6/5/2020) pihaknya menerima surat permohonan dari Camat Dadahup perihal Permohonan bantuan hukum pengembalian aset milik Pemerintah Kecamatan Dadahup.

Setelah menerima surat tersebut, Kacabjari Palingkau memerintahkan Kasubsi Intelijen dan Datun, untuk membuat telaahan.

Guna dapat mengetahui apakah permohonan tersebut termasuk dalam tupoksi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) atau tidak.

"Setelah dianalisa ternyata masuk dalam salah satu tupoksinya yaitu bantuan hukum non litigasi," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Syaiful Akhyar
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved