Kabar Haji

Menag Teken MoU dengan Menteri Haji Arab Saudi, Ini Kebijakan Haji Indonesia 2020

Sejumlah kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji dan umroh, kini telah disiapkan pemerintah.

Menag Teken MoU dengan Menteri Haji Arab Saudi, Ini Kebijakan Haji Indonesia 2020
Istimewa
Sejumlah pembicara pada Jagong Masalah Haji dan Umroh (Jamaroh) yang digelar Kanwil Kemenag Kalteng, Kamis (19/12/2019). Sejumlah agenda peningkatan pelayanan bagi jamaah haji dan umroh duduk dalam satu meja. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sejumlah kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji dan umroh, kini telah disiapkan pemerintah.

Itu dimaksudkan, agar ibadah haji dan umroh yang dijalani para jamaah dapat berlangsung dengan nyaman serta memberikan kepastian.

Berbicara dalam Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) yang digelar Kanwil Kemenag Kalteng di Palangkaraya, Kamis (19/12/2019), Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus Kemenag RI M Noer Alya Fitra, menyebut kebijakan itu antara lain dengan memberikan prioritas bagi lansia untuk mendapat giliran lebih awal berhaji.

"Bagi lansia mendapat kesempatan di tahap satu artinya lebih diutamakan. Kalau tahun kemarin masih kategori tahap 2, kini siapa yang paling tua, dia yang duluan berangkat," jelas Alya Fitra.

Dari Jagong Masalah Haji dan Umroh, Embarkasi Haji Antara Kalteng Bakal Kembali Diaktifkan

Lama Tak Terdengar, REDD+ di Kalteng Digemakan Lagi

Iis Dahlia Bicara Soal Pesawat Suaminya Bawa Harley, Laki Gue Itu Pilot, Bukan Supir Ojol

Degan kebijakan itu, para jamaah yang usianya lebih muda meski mendaftar duluan bisa memaklumi kondisi tersebut. Ini dimaksudkan karena alasan kemanusiaan.

Tingginya animo masyarakat muslim Indonesia berhaji, menjadi persoalan bagi pemerintah. Kondisi ini bahkan membuat panjangnya antrean keberangkatan jamaah.

Alya Fitra menyebut, Menteri Agama telah menandatangani kesepakatan atau MoU dengan Menteri Haji Arab Saudi. Ini terkait dengan kuota haji yang akan diberangkatkan pada 2020.

Dalam kesepakatan itu, Indonesia masih mendapatkan kuota nasional sebanyak 221 ribu.

"Pemerintah Saudi ingin datangkan 30 juta jamah per tahun, tp selama ini hanya 6 juta. Masalahnya, Arafah dan Mina tidak bisa diperluas. Dalam kondisi ini tentu justru tidak memberikan kenyamanan bagi jamaah dalam beribadah," kata Alya Fitra.

Terkait pelayanan, pemerintah juga melakukan terobosan untuk memberikan kemudahan pengurusan visa bagi calon jamaah. Jika selama ini harus dilakukan ke Jakarta, kini cukup dari daerah masing-masing.

Untuk penyelenggqraan umroh, Kemenag juga telah melakukan perbaikan sistem yang diarahkan pada upaya pemberian jaminan keamanan bagi calon jamaah. Antara lain pendaftaran calon jamah melalui Siskopatuh atau Sistem Pengawasan Umroh layaknya Siskohat pada haji.

Umroh sendiri merupakan bisnis ibadah yang cukup menggiurkan. Alya Fitra membeber, tahun lalu hampir 1 juta dari Indonesia berumroh dan jika dihitung dengan biaya rata2 Rp20 juta, potensi ekonomi mencapai Rp 20 triliun. (TRIBUNKALTENG.COM/ Mustain Khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved