MK Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Mencalon Setelah 5 Tahun Bebas dari Bui, Ini Peubahannya

Sebagai dampak dari putusan yang dibacakan Rabu (11/12/2019), terjadi perubahan bunyi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.

MK Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Mencalon Setelah 5 Tahun Bebas dari Bui, Ini Peubahannya
kpk.go.id
Poster Hari Anti Korupsi 2019 dari KPK 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebagai dampak dari putusan yang dibacakan Rabu (11/12/2019), terjadi perubahan bunyi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.

Salah satu perubahannya menyatakan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri di Pilkada lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara.

Ini informasi selengkapnya:

1. Empat perubahan

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," begitu kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan UU Pilkada dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

ICW Cari Tokoh Kritis Pejuang HAM dan Korupsi, Disindir Hilang Setelah Masuk Istana

Gol ke-128 Cristiano Ronaldo Makin Kokohkan Juventus di Puncak Liga Champions Grup D

Belum DPO, Pelaku Persekusi Banser NU Melarikan Diri Setelah Video Viral

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lantaran MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal itu berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Halaman
1234
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved