Desak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu, Mahasiswa Mengaku Ditawari Uang hingga Diancam

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Desak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu, Mahasiswa Mengaku Ditawari Uang hingga Diancam
KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMI
Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Mereka mulai mendekati Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas terus menggelar aksi unjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-Undang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan.

Mereka yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa tepat diberlakukannya UU KPK 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Isu diberi uang agar tak demo

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku kalau aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Perppu KPK sempat mendapatkan larangan.

Desak Perppu KPK, Ribuan Mahasiswa Bakal Demonstrasi di Depan Istana Kamis Ini

Tata Cara Mandi Junub, Niat Mandi Wajib, Ini Hal yang Mewajibkan Mandi Junub

Sumbang Rp 425 Miliar untuk Bantuan Kemanusiaan, Sosok Orang Indonesia Ini Jadi Perhatian Dunia

Bahkan dia dan seluruh ketua BEM dari universitas lain sempat ditawari sejumlah uang agar tak turun ke jalan.

"Kalau untuk itu (ditawari uang) banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), kemarin.

Abdul Basit enggan mengatakan siapa yang memberikan penawaran kepadanya. Tetapi yang jelas, kata Abdul Basit, ada salah satu orang yang menghubungi bahkan mendatanginya dan ketua BEM lain untuk meminta agar tak menggelar aksi.

"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit.

Larangan demo lewat edaran

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved