Breaking News:

Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Minta TNI & Polisi Ditarik dari Papua, Mabes Polri: Dia Siapa?

Benny Wenda, meminta agar Pemerintah Indonesia menarik pasukan TNI-Polri dari Papua yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Kolase SBS News dan KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Benny Wenda (kiri) dan Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra (kanan) saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019). 

Namun, penangkapan itu tidak diterima masyarakat Jayawijaya dengan melakukan demo ke kantor DPRD Papua.

Mereka menuntut agar polisi segera membebaskan Wenda.

Selain menangkap Wenda, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua paspor Indonesia milik Wenda dengan nomor H.59.3036, paspor Papua Niugini (PNG) bernomor 107107.

Polisi juga menyita tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.

Kemudian, diberitakan juga pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan satu tahanan lain, Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi.

Benny diduga melarikan diri ke Papua Niugini hingga kemudian diketahui meminta suaka Pemerintah Inggris tak lama kemudian.

Relasi dengan OPM

Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda. Benny merupakan saudara kandungnya.

Dilansir dari Harian Kompas, penyerangan Polsek Abepura 6 Desember 2001 diduga atas kerja sama Benny Wenda bersama kakaknya Matias Wenda di wilayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini.

Keduanya mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-PNG dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Kelompok ini pula melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-PNG, Desember 2001.

Saat penangkapan Benny, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya.

Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM.

Di pengadilan, Wenda didakwa jaksa setempat, telah bekerja sama dengan OPM berupaya membangun keresahan di kalangan masyarakat, memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI.

Difasilitasi Bertemu PBB

Benny Wenda memiliki kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.

Kehadiran Benny ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Ditambah lagi, Benny tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu. Atas hal ini, Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Klaim Bentuk Serikat Pembebasan Papua Barat

Benny melalui akun media sosialnya mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat. Dia menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah NKRI.

Merespons hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu hanyalah bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).

Intelijen Indonesia selalu memonitor setiap arus komunikasi kelompok-kelompok tersebut dan fakta yang ditemukan sangat berbeda dengan apa yang diklaim Benny Wenda.

"Pada dasarnya tiga faksi sayap militer tersebut justru tidak mengakui organisasi ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda. Antar-faksi militer yang berada di hutan belantara dengan faksi sayap politik ULMWP yang ada di luar negeri sering kami monitor dan menurut data intelijen kami, mereka tidak dalam satu kesatuan," kata dia.

Tak hanya sekali ini, Benny Wenda sering mengklaim bahwa aksi faksi militer OPM di beberapa daerah adalah atas perintah faksi politik yang ia ketuai.

Dax membantahnya dan menyebut hal itu dilakukan Benny untuk mencari pendanaan di luar negeri.

"Kecenderungannya adalah Benny Wenda memanfaatkan sayap militer untuk kepentingan pribadi, untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan pribadi. Sementara, faksi militer yang berada di hutan belantara tidak terkoneksi langsung dengan Benny Wenda," tutur dia.

Dilansir dari BBC Indonesia, Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga telah membantah klaim Benny Wenda.

Juru bicara TPNBP/OPM, Sebby Sambom, mengatakan pernyataan Benny Wenda hanya propaganda.

"Itu adalah propaganda murahan oleh Benny Wenda dan Jacob Rumbiak yang mau mencari legitimasi dari TPNPB dan OPM, karena kami tidak mengakui ULMWP," kata Sebby kepada BBC.

Sebby menduga klaim sepihak ULMWP di bawah Benny Wenda "hanya untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved