Breaking News:

Ada Penambahan Tugas dan Wewenang KPK, Ini Draf RUU KPK yang Sepakati DPR RI

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam sidang Paripurna, Kamis (5/9/2019).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung KPK 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA – Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam sidang Paripurna, Kamis (5/9/2019).

Dilansir dari Kompas.com, DPR RI telah menyusun rancangan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Draf rancangan tersebut tengah dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/9/2019).

Ada beberapa poin yang disorot dalam draf tersebut, salah satunya soal tugas dan wewenang KPK yang termuat dalam Pasal 6.

Terlihat ada penambahan tugas dan wewenang KPK dalam rancangan revisi UU tersebut, antara lain dalam fungsi pencegahan.

Bisnis Baru Merry Eks Asisten Raffi Digaji Segepok Uang, Bukan dari Raffi Ahmad atau Nagita Slavina

Viral Video Ukhti Santuy di Twitter, Kalau Enggak Goyang Badan Kayak Sakit Semua

Mirip Bajakah, Akar Kuning Jadi Obat Penyakit Liver dan Obat Antimalaria

Viral Cerita KKN di Desa Penari, Ki Prana Lewu dan Mbah Mijan Punya Pendapat Berbeda

Pada UU KPK yang lama, tugas KPK adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
6. Dalam draf revisi UU KPK, ada beberapa ketentuan yang masih sama dan ada juga penambahan tugas KPK.

Tugas yang ditambahkan dalam Pasal 6, yaitu:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; dan
4. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan, maka dalam Pasal 7 yang memuat kewenangan KPK juga diubah dan ditambahkan.

Untuk tugas pencegahan, sebagaimana termuat dalam draf revisi UU KPK, kewenangan KPK adalah sebagai berikut:

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved