Peran Swasta Capai 81 Persen dalam Biayai Pemindahan Ibu Kota, Bakal Jadi Masalah di Kaltim?

Tim kajian ini tidak hanya menelaah soal legislasi atau dasar hukum, salah satu aspek yang akan dikaji yakni terkait pembiayaan anggaran pemindahan ib

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur disikapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membentuk tim kajian.

Tim kajian ini tidak hanya menelaah soal legislasi atau dasar hukum, salah satu aspek yang akan dikaji yakni terkait pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota.

Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, mengakui adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut nantinya akan menjadikan ibu kota baru sekaligus sebagai pusat bisnis.

"Kekhawatiran kami, kemarin sudah ada diskusi, jangan sampai memindahkan masalah yang ada di Jakarta ini dipindahkan ke ibu kota yang baru," ujar Inosentius saat ditemui Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Ibu Kota Baru Pindah ke Kaltim, Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?

Isri Ubah Status Akun Menjadi Janda, SO Mabuk Lalu Menghabisinya

Kendala Program Sertifikat Tanah Wakaf di Kapuas, Tak Semua Wilayah Ada Jaringan Internet

"Kalau dilihat dari kerangkanya (kajian dari pemerintah), itu (ibu kota baru) juga akan menjadi kota bisnis kelihatannya," tutur dia.

Inosentius menilai keterlibatan swasta terlalu besar dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, yakni 81 persen dari total anggaran.

Sementara sebesar 19 persen pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dia enggak mau rugi juga, 81 persen berarti kan dia akan mengembangkan itu sebagai kota bisnis juga dan itu sama juga memindahkan persoalan di Jakarta, 50 atau 70 tahun kemudian terjadi lagi di Kalimantan Timur," kata dia.

Menurut Inosentius skema kajian pembiayaan yang diserahkan oleh pemerintah belum terlalu jelas. Oleh sebab itu pihaknya akan mengkaji lebih dalam dan menyusun usulan alternatif.

Ia mengatakan, skema pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota menjadi salah satu isu prioritas kajian selama lima tahun ke depan.

"Kami di Badan Keahlian, karena kami sebagai think tank-nya DPR, maka kami menganggap ini menjadi isu yang prioritas selama lima tahun ke depan. Jadi tidak berhenti pada selesainya UU nanti tapi juga akan terus ada kajian yang kami lakukan dari banyak perspektif," ucapnya.

Dari kajian yang disusun oleh pemerintah, disebutkan bahwa pembiayaan ibu kota negara tidak akan didominasi oleh APBN, tapi mengutamakan peran swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara multi-years dan tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya.

Selain itu pemerintah akan mengundang kerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset.

Presiden Joko Widodo mengatakan, total kebutuhan untuk membangun ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Artikel ini t elah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved