Ibu Kota Baru Perlu 180 Ribu Hektare Lahan, Menteri Sofyan Djalil Janji Tekan Spekulan Tanah

Untuk pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur, pemerintah membutuhkan setidaknya 180 ribu hektare lahan.

Ibu Kota Baru Perlu 180 Ribu Hektare Lahan, Menteri Sofyan Djalil Janji Tekan Spekulan Tanah
Kementerian PUPR
Rendering Monumen Pancasila 

TRIBUNKALTENG.COM - Untuk pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur, pemerintah membutuhkan setidaknya 180 ribu hektare lahan.

Namun dari jumlah tersebut, tidak semua lahan yang tersedia berstatus tanah negara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menggaransi akan menekan spekulan tanah di Kalimantan Timur terkait pemindahan ibu kota baru RI.

Hal itu ditegaskan Sofyan Djalil menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Namun ia menjanjikan timnya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah spekulan tanah. 

"Tanah yang kita amankan 180.000 hektare tidak semua tanah negara. Tapi pekerjaan itu relatif lebih mudah karena sebagian besar masih tanah negara. Maka kita akan lakukan proses supaya jangan ada spekulasi tanah untuk mendukung ibu kota. Pembebasan lahan akan dilakukan sesuai Undang-Undang yang ada," katanya.

Sinopsis My Only One Episode 73 & 74, Live Streaming Trans TV Drakor My Only One Rabu (28/8/2019)

Sinopsis Film Lone Survivor, Live Streaming Bioskop Trans TV Malam Ini Ada Aksi Mark Wahlberg

Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Lokasi Ibu Kota Baru, Benarkah Aman dari Bencana?

Vanessa Angel Tampil Berbikini dan Pamer Tato, Sang Ayah Bilang Tak Patut Dipertontonkan

Lagi Satu Jamaah Haji Kalteng Wafat di Madinah, Keloter 8 Persiapan Kembali ke Tanah Air

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan ibu kota baru RI pindah ke Kalimantan Timur, lokasinya sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Halaman
1234
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved