Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Rugikan Negara Rp 117,7 Miliar, Irjen Kemenkeu Dimintai Keterangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintai keterangan dari Irjen Kementerian Keuangan Sumiyati terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal.

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Rugikan Negara Rp 117,7 Miliar, Irjen Kemenkeu Dimintai Keterangan
Tribunnews.com/Abdul Qodir
Ilustrasi/Gedung KPK. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintai keterangan dari Irjen Kementerian Keuangan Sumiyati terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal.

Dilansir dari Kompas.com, Sumiyati mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin (26/8/2019).

Dalam jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan KPK hari ini, nama Sumiyati tidak ada dalam daftar.

Rupanya, kedatangan Sumiyati diinformasikan sebagai saksi untuk Istadi Prahastanto atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal.

"Saksi untuk Istadi Prahastanto, kasus pengadaan kapal di dua instansi pemerintah," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin.

Lokasi Ibu Kota RI Pindah ke Penajam Paser Utara & Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Bukan Kalteng

BREAKING NEWS: Resmi, Presiden Jokowi Tetapkan Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kaltim, Ini Lokasinya

Kini Terjaring OTT KPK, Bupati Kudus Tamzil Pernah Terjerat Kasus Korupsi Dana Bantuan Pendidikan

Luka Bakar Parah Saat Kawal Unjuk Rasa Mahasiswa, Anggota Polres Cianjur Ipda Erwin Meninggal Dunia

Download Lagu V BTS Berjudul Winter Bear, Trending Youtube 2019, Ini Video Klip-nya

Instansi pemerintah yang dimaksud, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun, dugaan korupsi pengadaan kapal tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 117,7 miliar.

Pengadaan kapal sebanyak 16 unit itu sendiri dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2013-2015.

Penyidik KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas perkaranini, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto, Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto, dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan.

KPK menduga, ketiganya melawan hukum karena melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

(Penulis Deti Mega Purnamasari/Kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved