Breaking News:

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Spekulan Tanah Dipastikan Bakal Merugi, Ini Alasannya

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan disinyalir memunculkan adanya spekulan tanah yang ingin mengeruk keuntungan.

Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Presiden Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota pemerintahan di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan disinyalir memunculkan adanya spekulan tanah yang ingin mengeruk keuntungan.

Namun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro meminta masyarakat tidak menjadi spekulan tanah. Bukannya untung, hal itu dipastikan justru rugi.

Sebab, kata mantan Menteri Keuangan tersebut, spekulan tanah di Kalimantan sudah pasti merugi bila nekat memainkan harga tanah di beberapa lokasi yang disebut akan jadi Ibu Kota baru.

"Tolong jangan main spekulasi karena pasti ruginya sudah ketahuan," ujarnya saat bicara di acara Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sebab kata Bambang, lahan untuk Ibu Kota baru merupakan lahan luas yang sudah dimiliki oleh negara. Jadi pemerintah tidak lagi perlu membeli tanah tersebut.

Daftar 5 Bank Beri Bunga Deposito Tertinggi di Indonesia, Deposito 1 Bulan Hingga Deposito 12 Bulan

Bantahan Presiden Jokowi pada Pernyataan Menteri Sofyan Djalil Sebut Kaltim Lokasi Ibu Kota RI

Manjanya Pilihan Aries Zodiak Besok Jumat 23 Agustus 2019, Ramalan Zodiak Pisces Berdandan, Apa?

Duo Semangka Mantul Ditegur KPAI Trending Twitter, Cerita Duo Semangka Ditawar Rp 350 Juta Semalam

Terjawab, Pemindahan Ibu Kota Baru di Kaltim, Kepemilikan Lahan Diamankan

Truk Sembako Kena Pungli di Pulau Telo Kapuas Ikut Picu Harga Cabai Melambung di Palangkaraya

Menteri Kabinet Jokowi Bakal Pakai Mobil Dinas Baru, Siapkan Anggaran Rp 152.540.300.000

"Jadi kalau di sini ada yang bakatnya di properti, jual beli tanah, jangan deh jadi spekulator untuk ibu kota baru. Karena lahan yang kami pakai adalah lahan yang dikuasai negara, bukan lahan punya orang kami beli," kata dia.

Pemerintah ucapnya sudah sedari awal memiliki syarat untuk lokasi Ibu Kota baru. Syarat lokasi Ibu Kota baru tersebut yakni harus memiliki lahan yang luas dan lahan itu dikuasai negara. Luasan lahan itu dinilai sangat penting sehingga Ibu Kota baru nantinya punya ruang wilayah yang tidak pas-pasan.

"Kalau pas-pasan nanti kotanya cepat padat, crowded," tuturnya. Kurangi Porsi APBN Presiden Joko Widodo mengatakan, pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membacakan nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

Jokowi mengatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved