Mengerucut, Presiden Jokowi Sebut Provinsi di Kalimantan Ini yang Jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Bahkan dari tiga provinsi yang sebelumnya disebut-sebut akan menjadi kandidat lokasi pemindahan ibu kota tersebut, Presdien Jokowi ternyata telah mene

Penulis: Mustain Khaitami | Editor: Mustain Khaitami
Istimewa/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo,saat melakukan kunjungan ke Kalimantan termasuk ke Palangkaraya untuk kunjungan kerja melihat lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke luar Jawa. 

TRIBUNKALTENG.COM - Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke Kalimantan sudah dimatangkan.

Bahkan dari tiga provinsi yang sebelumnya disebut-sebut akan menjadi kandidat lokasi pemindahan ibu kota tersebut, ternyata sudah mengerucut pada satu provinsi yang akan dipilih.

Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi dalam akun instagramnya yang diposting Kamis (8/8/2019).

"Selamat siang. Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,"  tulis Jokowi.

Butuh Rp 466 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi akan Jual Aset Negara Rp 150 Triliun

Meski bersifat umum, ungkapan ini menunjukkan adanya provinsi yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan dimaksud.

"Segala aspek dalam proses pemindahan itu -- skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota -- sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita."

Butuh Rp 466 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi akan Jual Aset Negara Rp 150 Triliun

Taruna Akmil Enzo Zenz Allie Terpapar HTI? Kapuspen TNI Angkat Bicara, Begini Cara Penelusurannya!

Dijanjikan Berangkat Haji dari Porsi yang Kosong, 59 JCH Ini Malah Telantar di Asrama Haji

Dikatakan, pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk kita antisipasi hambatannya. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita adaptasi.

"Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," sebut dia.

Tribunkalteng.com melansir Kompas.com, pemerintah sebelumnya telah mengungkapkan empat skema tukar guling aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta, seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta. Maka, kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro selepas rapat terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan, pertama, dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Artinya, kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ujar Bambang.

Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Presiden, kata Bambang, berjanji segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. Tahun 2020 semua persiapan tadi, termasuk yang landasan hukum. Tahun 2021 full konstruksi, 2024 kita harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," ujar dia. (Tribunkalteng.com/Mustain Khaitami)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved