Kasasi Kasus Kebakaran Hutan Ditolak MA, Jaksa Agung Cari Novum Baru untuk Ajukan PK

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain dalam perkara gugatan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Kasasi Kasus Kebakaran Hutan Ditolak MA, Jaksa Agung Cari Novum Baru untuk Ajukan PK
Dok. banjarmasinpost.co.id/kompas.com
Sejumlah elemen masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memprotes dan menggugat pemerintah atas bencana kabut asap yang terus terjadi, Rabu (21/10/2015). Jarak pandang di Palangkaraya pada pukul 07.00-pukul 10.00 hanya 10-30 meter. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain dalam perkara gugatan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Sebagai pengacara negara, Kejaksaan Agung siap mengajukan peninjauan kembali ( PK) atas putusan MA tersebut.

Jokowi bersama pejabat lainnya menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

"Pak Jokowi kan digugat bukan sebagai pribadi, dia sebagai pemerintah negara, nah kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).

Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kalbar Masuk 10 Provinsi Rawan Karhutla, Ini Data Titik Panasnya

Dilepas Plh Sekda, Jamaah Calon Haji Kalteng Dapat Uang Saku dari Gubernur Sugianto

Ini Cuplikan Video Gol Harry Kane yang Memenangkan Tottenham Hotspur Vs Juventus di ICC 2019

Prasetyo mengatakan bahwa kejaksaan akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang paling berkaitan dengan kasus tersebut.

Mereka akan mengajukan novum atau bukti baru dengan harapan putusan MA dapat berubah. Novum merupakan salah satu syarat untuk mengajukan PK.

"Kita akan koordinasikan, kita ajukan PK, kita akan cari novum atau hal baru yang nantinya bisa kita sampaikan sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus, MA, diharapkan putusannya akan berbeda," ungkap dia.

Sebelumnya, MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nanrong mengatakan, majelis hakim menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi di kompleks MA, Jumat (19/7/2019).

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, kata Andi, pemerintah diminta mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan.

"Gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi, yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved