Kabar Kalimantan

Pembangunan Proyek Pelabuhan Kijing, Perusahaan Diduga Pekerjakan Puluhan TKA Ilegal

Para TKA tersebut dibawa oleh PT Hsing Loong Indonesia, dan dari 30 orang, mereka berada di Kapal TK SGP 31 orang sebanyak 14 orang dan Kapal Zhe Zhua

Pembangunan Proyek Pelabuhan Kijing, Perusahaan Diduga Pekerjakan Puluhan TKA Ilegal
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Proses pemancangan tiang beton di Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, MEMPAWAH - Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I, Kalbar, mendapati puluhan pekerja pembangunan proyek Pelabuhan Kijing, Mempawah Kalimantan Barat diduga merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal.

Dari hasil temuan Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I, Kalbar, Sebanyak 30 pekerja yang bekerja di Pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing Mempawah, tanpa mengantongi izin dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Para TKA tersebut dibawa oleh PT Hsing Loong Indonesia, dan dari 30 orang, mereka berada di Kapal TK SGP 31 orang sebanyak 14 orang dan Kapal Zhe Zhuang 7 Hao (SGP 7) sebanyak 16 orang. 

Dari laporan yang tertera pada berkas nota pemeriksaan yang diterima Tribun, para TKA ilegal tersebut dipekerjakan oleh Subkontraktor PT Wika yakni PT Hsing Loong untuk melakukan pemasangan tiang pancang beton Pembangunan Terminal Kijing.

Dapat Izin Kemenhub, Pelabuhan Segintung Seruyan Masih Menunggu Hasil Ini Sebelum Beroperasi

Kendaraan Dianggap Bodong Jika 2 Tahun Tunggak Pajak, Korlantas Polri Siapkan Kebijakan Baru

Vanessa Angel Sebut Rian Subroto Fiktif, Kasusnya pun ITE, Aneh Kan?

Dari daftar yang ada, 30 pekerja asing itu berasal dari empat negara berbeda.

Tiongkok, Thailand, India, Malaysia. Tiongkok paling banyak dengan sedikitnya 19 orang. Diikuti asal India sebanyak 5 orang, lalu Thailand 4 orang. 

Sedangkan tenaga kerja asing diduga ilegal asal Malaysia berjumlah sebanyak 2 orang. 

Jenis pekerjaan yang dikerjaan mulai dari teknisi, mekanik, surveyor, pelaut, tukang las, sampai kepala koki.

Dalam nota pemeriksaan yang dilayangkan kepada pihak PT Wika sebagai peringatan juga tertera.

"Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 42 ayat(1) bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk,".

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved