Pendidikan

Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru, Presiden Jokowi Perintahkan Mendikbud Mengevaluasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi tahun 2019, menimbulkan keluhan banyak orang tua.

IST via Tribunjateng.com
Ilustrasi Sistem Zonasi 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi tahun 2019, menimbulkan keluhan banyak orang tua.

Apalagi karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi tahun 2019.

Ramalan Zodiak Minggu 23 Juni 2019, Leo Dibayangi Fitnah, Keinginan Taurus, Hari Tak Biasa Cancer

Menurut Joko Widodo kebijakan bisa berbeda dari penerapannya di lapangan.

"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan landasan pacu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6).

Sistem Zonasi, Ini Aturan Baru Penerimaan Siswa Baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK, Orangtua Wajib Tahu

Sore Ini Laga Barito Putera vs Kalteng Putra, Jacksen F Tiago Minta Wingback Waspada Ini

Tips Mengatasi Bibir Gelap dan Hitam Menjadi Merona, Kenali Dulu Penyebabnya

Menurut Jokowi setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Jokowi meminta kebijakan penerimaan siswa menggunakan sistem zonasi dievaluasi.

"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo menerima keluhan dari masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi saat menyapa masyarakat usai menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU Kiai Miftachul Achyar di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6).

Saat itu Jokowi telah berada di dalam mobil dan akan meninggalkan lokasi acara. Di tengah jalan Jokowi dipanggil oleh warga yang hendak menyapa dirinya.

Jokowi lalu turun dari mobil sehingga warga mendekat sekadar untuk berswafoto dan bersalaman. Saat itu sejumlah perempuan beberapa kali berteriak meminta Jokowi untuk segera menghapus sitem zonasi PPDB jenjang sekolah menengah pertama tahun ini. "Pak, hapus sistem zonasi. Hapus sistem zonasi, Pak," teriak mereka.

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya para orangtua yang memiliki anak yang sedang mencari sekolah baru. Banyak orangtua yang kecewa hingga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) menggelar diskusi bertajuk 'Sistem Zonasi Sekolah - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Polemik dan Manfaatnya'. Deklarator JIB Abdullah Sumrahadi mengatakan tidak ada yang salah dengan sistem zonasi sekolah. Menurutnya kebijakan yang telah diterapkan dalam bidang pendidikan itu harus didukung oleh seluruh daerah.

"Kebijakannya ini sudah sesuai Nawacita Jilid II. Perlu dukungan daerah di seluruh Indonesia," ujar Abdullah, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Oleh karena itu, nilai positif yang ditawarkan oleh kebijakan tersebut diharapkan bisa diterima secara baik oleh masyarakat, melalui hak akses yang sama mengacu pada proses pemerataan pendidikan. "Hal ini harus disertai perubahan paradigma, terkait hak akses pendidikan yang menjadi kewajiban negara," kata Abdullah.

Ia meyakini kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Namun demikian, pemberian pemahaman yang baik kepada masyarakat tentunya sangat diperlukan. Hal itu agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini.

"Kebijakan ini terobosan yang berani, namun jangan sampai dikalahkan oleh ketidakpahaman publik," jelas Abdullah. (Tribun Network/the/fit)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved