Anggota DPRD Kalteng Kena OTT KPK

Sidang Kasus Suap 2 Oknum Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Pengacara: Karena Turuti Perintah Atasan

Menurut penasihat hukum, Edy dan Arisavanah berada pada waktu dan tempat yang salah sehingga harus terjerat kasus dugaan suap.

Sidang Kasus Suap 2 Oknum Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Pengacara: Karena Turuti Perintah Atasan
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap empat anggota Komisi B DPRD Kalteng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2019) 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Edy Rosada dan Arisavanah, menilai kasus dugaan suap yang menjerat dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah itu karena hanya mematuhi perintah pimpinan Komisi B.

Dalam nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6/2019), penasihat hukm juga menyebut Edy dan Arisavanah tak bermaksud ikut melakukan tindakan yang melawan hukum.

"Karena siapa pun anggota Komisi B yang menerima perintah dari Borak Milton (Ketua Komisi B) dan Punding Ladewiq H Bangkan (Sekretaris Komisi B) untuk bertemu perwakilan PT BAP (Binasawit Abadi Pratama) maka sudah pasti akan terkena operasi tangkap tangan KPK," kata salah satu anggota tim kuasa hukum Edy dan Arisavanah.

Menurut penasihat hukum, Edy dan Arisavanah berada pada waktu dan tempat yang salah sehingga harus terjerat kasus dugaan suap.

Ade Rai Ungkap Agung Hercules Rajin Olahraga Namun Punya Kebiasaa Buruk, Kini Idap Kanker Stadium 4

Ramalan Zodiak Kamis 20 Juni 2019, Hati-hati Saingan Aquarius, Ketegangan Leo, Pisces & Keluarga

DPRD Kalteng Pasca OTT KPK, Punding LH Bangkan Bakal di-PAW

Siaran Langsung Adegan Ranjang Suami-Istri, Ditonton Anak-anak, Bisa Bayar Pakai Mi Instan

Dalam Rangka HUT ke-73 Bhayangkara, Ini yang Dilakukan Polres Kapuas di Tempat Ibadah

"Tidak ada niatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindakan yang melawan hukum seperti yang didakwakan dan dituntut oleh saudara penuntut umum seperti saat ini," ujar penasihat hukum.

Menurut tim kuasa hukum, semua terjadi karena kepatuhan Edy dan Arisavanah mengikuti perintah Borak dan Punding tanpa menyadari konsekuensi yang akan dihadapi.

"Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa Edy Rosada dan terdakwa Arisavanah tidak pernah aktif dalam setiap pertemuan yang terjadi, tidak pernah menjanjikan kepada PT BAP, tidak pernah menhubungi PT BAP dan hanya melaksanakan perintah oleh Borak Milton dan Punding," ujar penasihat hukum.

Sehingga, tuntutan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 3 bulan kurungan dinilai sangat berat bagi Edy dan Arisavanah.

"Penderitaan mereka akan semakin banyak. Selama proses pembuktian telah diperoleh fakta bahwa para terdakwa tidak pernah menawarkan janji atau meminta sesuatu kepada PT BAP," katanya.

Oleh karena itu, tim penasihat hukum berharap kebijaksanaan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta dalam membuat keputusan terhadap Edy dan Arisavanah.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved