Kabar Kalsel

Ironis Kalsel Masuk Zona Merah Korupsi, DPRD Kalsel: Jadikan Modal Perbaikan

Hal ini tidak hanya hrus mendapat perhatian pemerintah daerah, tapi juga dari kalangan legislatif sebagai lembaga pengawas pemerintahan.

Ironis Kalsel Masuk Zona Merah Korupsi, DPRD Kalsel: Jadikan Modal Perbaikan
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Koordinator BPD Prabowo-Sandi Kalsel, Lutfi Syaifuddin dan H Riswandi, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel. 

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Tiga provinsi di Indonesia, Papua, Sulawesi Selatan, dan Kalsel, disebutkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo masuk dalam area merah rawan korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini tidak hanya harus mendapat perhatian pemerintah daerah, tapi juga dari kalangan legislatif sebagai lembaga pengawas pemerintahan.

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, H Riswandi berpendapat Kalsel tak perlu membantah hal tersebut.

Klasifikasi zona merah menurutnya lebih bagus dijadikan peringatan bagi Pemerintah dan Parlemen Kalsel untuk lebih hati-hati dan teliti terkait pengelolaan aset daerah.

Liga Champions Asia 2019 - Juara Bertahan Kashima Atlers Berpeluang ke Perempat Final

INFO Pendaftaran CPNS 2019: Ini 6 Formasi yang Disiapkan, Jalur Pemerintah Pusat dan Daerah

Zonasi Penerimaan Siswa Baru, Lima Kabupaten Kalteng Belum Menerapkan

"Ini bagus buat warning bagi kita Pemerintah dan DPRD terhadap persoalan itu di daerah supaya kita lebih concern lagi," kata H Riswandi.

Walaupun di Kalsel tak secara spesifik disebutkan sektor pengelolaan aset apa yang menjadi sorotan, namun H Riswandi akui miliki catatan tersendiri pada aspek pengelolaan aset di sektor tata ruang khususnya kebun dan tambang.

Penyebutan Provinsi Kalsel sebagai zona merah bisa dikatakan cukup ironis, pasalnya belum lama Provinsi Kalsel mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD nya tahun anggaran (TA) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI walaupun memang di dalamnya terdapat catatan perbaikan di sektor pengelolaan dan manajemen aset.

Apalagi opini WTP yang diterima Provinsi Kalsel atas LKPD TA 2018 merupakan opini WTP ke enam berturut-turut yang diterima Provinsi tertua di Kalimantan ini.

Walaupun demikian, H Riswandi nyatakan tentu opini WTP dari BPK RI dan Klasifikasi zona merah dari KPK RI tentu didasari pandangan dan penilaian masing-masing lembaga negara tersebut.

"Jadi walaupun enam kali WTP itu kita syukuri, tapi ada catatan dan itu sebagai catatan penting kedepan melangkah bahwa dari sisi pengelolaan aset Kalsel masih disoroti," kata H Riswandi.

Ditambahkan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin, adanya peringatan tersebut harus ditindaklanjuti serius karena jika tidak, bisa berpotensi berlanjut pada area penegakan hukum.

"Ya tentu, apabila sudah menjadi catatan KPK apalagi juga dikuatkan oleh pernyataan Mendagri tentu ini harus menjadi prioritas perbaikan, karena bila tidak bisa berlanjut ke area penegakan hukum," kata Lutfi.

Dari analisa dan penafsirannya soal peringatan Mendagri tersebut terdengar senada dengan H Riswandi, menurut Lutfi yang dimaksud Menteri kemungkinan besar terkait pengelolaan kekayaan dan aset sumber daya alam (SDA) di Kalsel.

Termasuk diantaranya sektor SDA batubara, perkebunan dan kehutanan.

"Mulai dari dana jaminan reklamasi hingga royalti yang begitu besar ditengarai merugikan keuangan negara atau daerah harus segera dibenahi, karena semakin lama pasti akan semakin besar nilai potensi kerugiannya," kata Lutfi.  (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved