Breaking News:

Pilpres 2019

Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pilpres Jumat 14 Juni, Bisa Tonton Lewat Link Live Streaming Ini

Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/06/2019) mulai jam 09.00 WIB.

Laman resmi mkri.id
Link Live Streaming Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK 

TRIBUNKALTENG.COM  - Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/06/2019) mulai jam 09.00 WIB. 

Dalam sidang perdana ini, majelis mengagendakan pemeriksaan pendahuluan. Dengan begitu, sidang sengketa Pilpres 2019 ini akan menentukan apakah berlanjut pada tahapan selanjutnya. 

Melalui laman resmi mkri.id, MK menginformasikan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dapat disaksikan oleh masyarakat melalui siaran langsung atau live streaming.

Jalannya sidang perdana itu dapat disaksikan langsung di channel Youtube resmi Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

WhatsApp dan Media Sosial Bakal Dibatasi Lagi Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019? Ini Alasannya

Menikah dengan Usia Terpaut 17 Tahun, Intip Rumah Ajun Perwira dan Janda Kaya Beranak 3

Terbongkar Sindikat Kawin Kontrak di Kalbar, Satu Wanita Enam Pria!

Melalui info grafis yang muncul ketika kita pertama kali mengakses alamat laman mkri.id, masyarakat bisa langsung mengakses atau mengklik menu tombol yang langsung terakses dengan dengan Youtube MK RI melalui ponsel cerdas atau gadget lainnya. 

Selain itu, langkah lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan pemindaian atau scab QR Code di gambar grafis beranda laman resmi MK.

Saksikan Live Streaming sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/06/2019) via Live Streaming berikut ini : 

LINK STREAMING SIDANG MK

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerangkan terkait akses publik yang dapat dilakukan masyarakat terkait jalannya proses persidangan di MK.

Ada beberapa pilihan yang disediakan MK, di antaranya live streaming pada laman MK, video conference yang disiapkan tersebar pada 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta stasiun TV yang sudah terdaftar.

“Jadi, semua di bawah pengawasan publik sudah bisa diakses. Dan sesungguhnya kami telah memberlakukan hal ini sejak sidang pengujian undang-undang (PUU). Maka sama saja perlakuannya, termasuk pada PHPU Presiden ini,” jelas Palguna dikutip dari laman resmi mkri.id. 

Palguna menegaskan Majelis Hakim akan bersikap independen dan imparsial terhadap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan.

"Saya mengajak masyarakat untuk mengecek hal tersebut dengan mengikuti persidangan dan putusan, membaca pertimbangan hukum serta mengaitkan amar putusannya," pintanya. 

Direktur Advokasi Pukat Harap Integritas Hakim

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, masyarakat berharap 9 hakim konstitusi yang akan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 mengedepankan integritas.

"Jika ada yang melanggar integritas dan menjurus dalam perilaku koruptif dalam perkara ini, maka pertaruhannya adalah Pemilu 2019," ujar Oce dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/06/2019).

Menurut Oce, melalui penyelesaian sengketa pemilu, MK juga ikut berperan menjaga kualitas hasil pemilihan umum.

Jika hakim konstitusi menunjukkan integritas, maka hasil putusan akan kredibel dan diterima oleh masyarakat.

Hakim-hakim MK diminta belajar dari pengalaman M Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Kedua hakim yang diberi amanah sebagai penjaga konstitusi itu justru mencederai kepercayaan publik karena terlibat kasus korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pernah mengadili mantan Ketua MK M Akil Mochtar.

Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu.

Sengketa Pilpres di MK Pertama, Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp 3 miliar dan Kalimantan Tengah Rp 3 miliar.

Kemudian, Pilkada Lebak di Banten Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS.

Selain itu, Pilkada Kota Palembang sekitar Rp 3 miliar.

Atas perbuatan itu, Akil dihukum penjara seumur hidup.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Akil Mochtar dan menyatakan Akil tetap mendapatkan hukuman seumur hidup.

Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahkamah Agung.

MA menolak kasasi yang diajukan Akil dan tetap menguatkan hukuman penjara seumur hidup.

Patrialis adalah Hakim Konstitusi kedua yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang diterima Patrialis.

Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

Patrialis dan orang dekatnya Kamaludin menerima Rp 50.000 dollar AS, dan Rp 4 juta.

Keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar dari Basuki.

Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam upaya untuk memengaruhi putusan uji materi, Basuki dan Fenny menggunakan pihak swasta bernama Kamaludin yang dikenal dekat dengan Patrialis Akbar.

Dalam penyerahan uang kepada Patrialis, kedua terdakwa juga melibatkan Kamaludin.

"Beberapa pengalaman masa lalu itu bisa menjadi pelajaran bagi hakim MK, supaya para hakim bisa lebih mawas diri," kata Oce.

Menurut Oce, celah untuk praktik korupsi selalu bisa muncul dalam perkara apapun. Apalagi, perkara itu terkait kepentingan politik dan melibatkan banyak pihak.

Oce meminta para hakim untuk siap menahan diri dan mengantisipasi intervensi dari pihak manapun. Menurut Oce, integritas hakim perlu dijaga tak hanya dalam menangani sengketa pilpres, tetapi berbagai perkara yang masuk ke MK. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved