WhatsApp dan Media Sosial Bakal Dibatasi Lagi Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019? Ini Alasannya

Terjadinya pembatasan penggunaan WhatsApp dan media sosial lainnya, kemungkinan bakal terjadi lagi saat sidang sengketa Pilpres 2019 digelar.

WhatsApp dan Media Sosial Bakal Dibatasi Lagi Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019? Ini Alasannya
instagram
Whatsapp, Instagram dan Facebook 

 TRIBUNKALTENG.COM - Terjadinya pembatasan penggunaan WhatsApp dan media sosial lainnya, kemungkinan bakal terjadi lagi saat sidang sengketa Pilpres 2019 digelar.

Sinyal ini diungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang beralasan pembatasan penggunaan WhatsApp dan media sosial adalah untuk menekan penyebaran hoaks.

Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019) besok.

Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, menyebutkan pembatasan penggunaan WhatsApp dan media sosial akan dilakukan jika penyebaran hoaks dan unggahan bernada hasutan ramai.

Instagram, Facebook, WhatsApp Dikabarkan Dibatasi 10 Hari, Ini Jawaban Staf Ahli Menko Polhukam

Sempat Heboh Kabar Jadi Jutawan di AS, Komedian Doyok Muncul di Depan Polisi Pulangpisau

Benarkah yang Sudah Lulus P3K/PPPK Tak Bisa Lagi Lamar CPNS 2019? Begini Penjelasan BKN

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Kominfo sebelumnya akan melihat terlebih dulu bagaimana kenaikan berita hoaks yang beredar di media sosial saat sidang perdana sengketa Pilpres 2019 digelar.

Artinya, pembatasan dilakukan secara situasional dan kondisional.

"Situasional dan Kondisional. Jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang membahayakan keutuhan NKRI," jelas Ferdinandus saat dihubungi KompasTekno, Kamis (13/6/2019).

Sebelumnya, WhatsApp dan Instagram telah dibatasi penggunaannya saat terjadi unjuk rasa terkait hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

Tujuan dibatasi penggunaan WhatsApp dan Instagram ini adalah untuk meredam penyebaran hoaks di kalangan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved