Suami, Istri, dan Anak Dijatuhi Vonis 3 Tahun Penjara Akibat Terbukti Korupsi

Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan putrinya, dijatuhi hukuman pidana penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Suami, Istri, dan Anak Dijatuhi Vonis 3 Tahun Penjara Akibat Terbukti Korupsi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/5/2019). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan putrinya, dijatuhi hukuman pidana penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Mareka adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo, dengan vonis divonis 3 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah secara hukum.

Budi dan tiga terdakwa lainnya juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Ramalan Zodiak Harian Jumat 24 Mei 2019, Pisces Diapresiasi, Sensitifnya Capricorn & Sukses Aquarius

Berjuang Melawan Kanker Getah Bening, Ini Profil Singkat Ustadz Arifin Ilham

Kantor Polsek Tambelangan Dibakar, Polda Jatim Kirim 300 Personel Keamanan ke Sampang Madura

Beredar Video Jenazah Ustadz Arifin Ilham Dibalut Kafan, Ini Riwayat Sakit yang Diderita

Budi dan Lily merupakan suami dan istri. Sementara, Irene merupakan putri dari keduanya.

Dalam pertimbangan, hakim menilai para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Perbuatan mereka memberi uang kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dinilai bisa menghambat pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, para terdakwa bersikap sopan, mau mengakui perbuatan dan merasa menyesal.

Keempatnya terbukti menyuap pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Suap yang diberikan berupa uang Rp 4,1 miliar, 38.000 dollar Amerika Serikat dan 23.000 dollar Singapura.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved