Bisnis dan Ekonomi

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Tuduhan Kartel, PT AHM Didenda Rp 22,5 Miliar

Menurutnya, tuduhan KPPU dalam hal pengaturan harga tidak benar. AHM menolak tuduhan tersebut.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Tuduhan Kartel, PT AHM Didenda Rp 22,5 Miliar
Istimewa/Trio Motor untuk BPost.
Varian terbaru New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor (AHM). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Menguatkan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ( YIMM) terkait tuduhan pengaturan harga di pasar sepeda motor skutik 110-125 cc.

Tidak hanya itu, denda juga tetap dijatuhkan kepada AHM sebesar Rp 22,5 miliar dan YIMM Rp 25 miliar.

Langkah hukum lanjutan pun masih akan dilakukan PT AHM. Direktur Pemasaran PT AHM, Thomas Wijaya, mengungkapkan pihaknya kecewa dengan keputusan MA tersebut.

Ramalan Zodiak Harian Minggu 5 Mei 2019, Lagi Pisces Bimbang, Aries Tak Diakui dan Kesuksesan Gemini

Awal Puasa 1 Ramadhan 1440 H: NU, Muhammadiyah & Pemerintah Mungkin Sama 6 Mei 2019 Menurut LAPAN

Dugaan Kartel Yamaha-Honda Merebak, Ini Langkah KPPU

Mantan Wali Kota Palangkaraya Berpulang, Ucapan Duka Untuk Lukas Tingkes Mengalir

Avengers : Endgame Pecahkan Rekor Twitter, Capai 50 Juta Cuitan

Menurutnya, tuduhan KPPU dalam hal pengaturan harga tidak benar. AHM menolak tuduhan tersebut.

“Kami tidak tahu tuduhan tersebut, sebab kami tidak pernah melakukan itu. Bukti surat elektronik bukan dari kami. Kita tidak pernah lakukan (seperti yang dituduhkan),” ungkap Thomas saat ditemui di arena Telkomsel IIMS 2019, Jumat (3/5/2019).

Terkait tuduhan pengaturan harga ini, pihak AHM sudah menjelaskan di persidangan bagaimana membentuk harga untuk produk mereka. Untuk menentukan harga AHM tidak pernah melakukan komparasi harga dengan kompetitornya.

Thomas menjelaskan, dalam menentukan harga, pihaknya melihat pengembangan produk, teknologi yang diberikan, juga dari spesifkasi, biaya material, ongkos produksi, biaya tenaga kerja ditambah dengan perpajakan. Faktor-faktor inilah yang membentuk komponen harga.

“Kami melihat kemampuan dengan masing-masing segmen sepeda motor seperti apa. Produk kita punya fitur teknologi seperti apa, pajaknya berapa. Ini yang menentukan (harga),” ucap Thomas.

Thomas juga menerangkan, tanda tidak ada pengaturan harga adalah produk mereka bisa diterima di pasar luar negeri dan diekspor ke berbagai negara. Ini membuktikan harga yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diberikan pada konsumen selama ini.

Sebelumnya, putusan MA mengenai kasus ini tercantum dalam Nomor Registrasi 217 K/PdtSus-KPPU/2019 pada 23 April 2019. Pihak Honda dan Yamaha telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 5 Desember 2017 namun ditolak. (Penulis : Setyo Adi Nugroho)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuduhan Kartel, Honda Jelaskan soal Harga Sepeda Motor"

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved