Bisnis dan Ekonomi

Aturan Belum Dicabut, Larangan Ekspor Rotan Mentah Justru Mendorong Ekspor Ilegal

Masih berlakunya larangan ekspor rotan mentah, masih memberikan dampak bagi petani dan perajin rotan di Kalsel dan Kalteng.

Aturan Belum Dicabut, Larangan Ekspor Rotan Mentah Justru Mendorong Ekspor Ilegal
Dok DJBC Kabagsel
Perajin rotan yang dikunjungi di sela kegiatan FGD dan Kunjungan DJBC Kabagsel ke Kotim dan Katingan Kalteng 

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Masih berlakunya larangan ekspor rotan mentah, memberikan dampak bagi petani dan perajin rotan di Kalsel dan Kalteng.

Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu sentra produsen rotan yang mana masyarakat lokal banyak bergantung pada hasil rotan sebagai bahan baku kerajinan dan ekspor rotan budidaya.

Berdasarkan Permendag No. 35/M-DAG/Per/11/2011, sejak 1 Januari 2012 jenis rotan mentah, rotan asalan, rotan natural washed & sulphured (W/S), dan jenis rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor.

Pelarangan ekspor rotan tersebut bertujuan agar pemanfaatan rotan berkesinambungan dan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Harga Karet dan Rotan Anjlok, Angka Kemiskinan Kalteng Naik

Lolos 4 Besar Piala Presiden 2019, Ini Cuplikan Gol Adu Penalti Persija Jakarta vs Kalteng Putra

Anggota Organda di Palangkaraya Ramai-ramai Gabung Bisnis Angkutan Berbasis Aplikasi

Adanya larangan ekspor ini justru menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat khususnya petani dan pengolah rotan di Kalimantan.

Seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), ribuan pekerja dan petani terpaksa mencari pekerjaan lain, menjadi buruh di perkebunan karet, sawit, dan lainnya, akibat harga dan permintaan rotan anjlok.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ditujukan Pemerintah melalui larangan ekspor rotan dengan realita di Kalsel dan Kalteng, karena di satu sisi pemerintah ingin menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri, namun di sisi lain dari kapasitas rotan Kalimantan yang dihasilkan hanya sedikit yang mampu diserap oleh pasar lokal.

Hal tersebut dibahas pada saat Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan (Kabagsel) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemda serta asosiasi petani dan pengusaha rotan di Kotim dan Katingan, bertempat di Kantor Bea Cukai Sampit, Kalteng, pada Selasa (5/3/2018) lalu.

Dari rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id, Jumat (29/3/2019), Kepala Kanwil DJBC Kalbagsel, HB Wicaksono mengatakan, FGD tersebut bertujuan untuk memetakan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pengusaha rotan serta untuk mendiskusikan upaya atau kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha rotan.

Saat melakukan diskusi dan dengar pendapat, Kanwil Bea Cukai Kabagsel mendapatkan informasi bahwa persentase penyerapan rotan Kalimantan ke dalam negeri diperkirakan hanya sebesar 30 persen saja. Sedangkan 70 persen sisanya yang dipertanyakan peruntukkannya oleh asosiasi petani.

Hal ini menyebabkan harga rotan menjadi anjlok, sedangkan jika dijual ke luar negeri harga rotan tersebut jauh lebih tinggi.

Bea Cukai juga melakukan beberapa kunjungan kepada pengolah rotan di Kalteng, pengusaha mengeluhkan adanya larangan ekspor rotan setengah jadi, yang sebenarnya merupakan barang jadi bagi industri pengolah rotan.

Tingginya permintaan dan harga dari luar negeri ini justru mendorong adanya ekspor ilegal. Pengusaha mengungkapkan situasi ini justru dimanfaatkan oleh sindikat yang mengambil keuntungan adanya larangan ekspor oleh Pemerintah, rotan tetap diekspor, kemudian dilabeli buatan Singapura untuk kemudian dijual ke Eropa dan Amerika, Negara tidak dapat apa-apa.

"Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa hadir memberikan upaya solusi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani dan pengolah rotan di Kalimantan. Rotan merupakan potensi unggulan daerah bahkan nasional, yang perlu menjadi perhatian bersama. Perlu adanya sinergi pemerintah baik pusat maupun daerah agar bisa mewujudkan relaksasi kebijakan ekspor rotan," pungkas HB Wicaksono. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved