Kalteng Kita

Gubernur Kalteng Pertegas Tagih Royalti Tambang, Sugianto: Pengusaha Nangis-nangis Tongkang Ditahan

"Saya berharap antara pemerintah daerah dan pusat bekerjasama dalam melakukan penagihan pembayaran royalti ini," ujarnya.

Gubernur Kalteng Pertegas Tagih Royalti Tambang, Sugianto: Pengusaha Nangis-nangis Tongkang Ditahan
tribunkalteng.com/faturahman
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran dan jajaran Jajaran Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palangkaraya saat penyerahan SPT Pajak Tahunan, Rabu (6/3/2019). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Kalimantan Tengah mulai tegas dalam melakukan penagihan pajak royalti perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalteng yang selama ini malas membayar tagihan royalti sehingga akhirnya dilakukan penahanan tongkang di DAS Barito.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yakni surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak di istana Isen Mulang, rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (6/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto, menjelaskan pihaknya berusaha optimal dalam penagihan pajak tersebut, sehingga diimbau kepada warga Kalteng untuk aktif berpartisipasi dalam membayar pajak kepada negara yang akhirnya nanti uang pembayaran pajak digunakan untuk membangun Kalteng.

KPK Harus Turun Tangan, Bisnis Tambang Kalteng Masih Dipengaruhi Orang Berpengaruh di Pusat

Gaji PNS Naik Tapi Kapan Dicairkan? Begini Penjelasan Kemenkeu

Bersamaan dengan itu juga, Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, mengatakan, pihaknya juga aktif dalam melakukan penagihan terhadap perusahaan tambang batu bara di Kalteng yang masih malas dalam membayar royalti.

"Saya berharap antara pemerintah daerah dan pusat bekerjasama dalam melakukan penagihan pembayaran royalti ini," ujarnya.

Dikatakan, tahun lalu ada pengusaha non pribumi di Surabaya yang berinvestasi di Kalteng, namun malas bayar royalti tambang batu bara sehingga akhirnya pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan penahanan tongkang batubara yang ingin dimilirkan melakui DAS Barito.

"Kami tahan tongkangnya, dia mau beri CSR berupa mobil ambulance untuk bantuan sosialnya, tetapi menunggak royalti hingga Rp12 miliar saya tolak, dan nangis-nangis minta agar tongkangnya dilepas. Kami paksa agar bayar royalti yang menunggak hingga belasan miliar tersebut. Kami akan kembali melalukan tindakan tegas perusahaan penunggak royalti yang malas membayar kewajibannya," ujarnya.

Sementara itu, Plt Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera, menyambut baik tindakan tegas oleh Pemprov Kalteng terhadap perusahaan penunggak pembayaran royalti tersebut,dia juga berharap agar di Kalteng juga dibangun industri hilir untuk PBS Sawit maupun Perusahaan Tambang yang beroperasi di Kalteng."Kita jangan hanya menjual bahan mentah saja harusnya perusahaan membangun pabrik di Kalteng," ujarnya. (Tribunkalteng.com/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved